Jakarta — Meningkatnya tren penipuan digital mendorong kebutuhan penguatan kewaspadaan dan literasi masyarakat. Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK mencatat lebih dari 432 ribu laporan penipuan digital sepanjang November 2024 hingga Januari 2026, dengan total kerugian sekitar Rp 9,1 triliun.
Menanggapi kondisi tersebut, PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menekankan pentingnya edukasi serta kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan fraud dan scam digital. Komitmen ini disampaikan dalam Executive Policy Forum Kolaboratif Penanganan Fraud dan Scam Digital yang digelar Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI).
Forum tersebut dibuka dengan seremoni penegasan komitmen bersama yang melibatkan IASC OJK, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat keamanan digital.
Ketua Umum ADIGSI, Firlie Ganinduto, menyebut fraud digital sebagai salah satu ancaman terhadap ketahanan siber Indonesia di tengah perkembangan digital yang masif. Ia menilai kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) memiliki dua sisi, karena selain memudahkan aktivitas manusia, juga dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Menurutnya, kolaborasi regulator dan sektor swasta menjadi kunci untuk memperkuat keamanan siber sekaligus meningkatkan edukasi pengguna.
Diskusi dilanjutkan melalui sesi panel bertajuk “Penguatan Koordinasi Nasional dalam Penanganan Fraud dan Scam Digital”. AdaKami berpartisipasi bersama IASC OJK, BSSN, dan AFPI untuk membahas penguatan langkah preventif, terutama melalui peningkatan kewaspadaan pengguna serta penyelarasan pendekatan dalam merespons dinamika kejahatan siber.
Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (IASC) OJK, Hudiyanto, menyampaikan bahwa fraud dan scam digital telah berkembang menjadi tantangan yang bersifat struktural, sistematik, dan bahkan menyerupai “industri”. Karena itu, ia menekankan perlunya penanganan kolaboratif, seraya menyebut OJK bersama Satgas PASTI serta pelaku usaha dan asosiasi terkait terus memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat.
Dari sisi ancaman siber, Deputi Bidang Keamanan Siber & Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, mengungkapkan bahwa pada periode Januari hingga 15 November 2025 terdapat hampir sekitar 5,2 miliar anomali traffic, dengan 93,78% di antaranya berupa malware yang berpotensi menjadi ransomware. Ia mengatakan temuan tersebut menggambarkan besarnya potensi serangan siber di Indonesia. BSSN, menurutnya, menjalankan Perpres No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber dengan menggandeng penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas untuk memperkuat keamanan dan pertahanan siber, melindungi ekosistem perekonomian digital, serta meningkatkan kapabilitas keamanan siber nasional.
Sementara itu, Direktur Eksekutif AFPI, Yasmine Meylia Sembiring, menekankan peran industri dalam pelindungan konsumen. Ia menyatakan AFPI mendorong pergeseran dari penanganan kasus ke pencegahan yang lebih proaktif dan terintegrasi. Melalui portal pengaduan AFPI, asosiasi juga menerima laporan terkait platform ilegal yang kemudian dikoordinasikan dengan Satgas PASTI untuk ditindaklanjuti.
Chief of Public Affairs AdaKami, Karissa Sjawaldy, menyampaikan bahwa fraud dan scam digital merupakan isu industri dan tanggung jawab bersama. Ia mengatakan AdaKami memperkuat pelindungan konsumen melalui pengembangan sistem keamanan berbasis teknologi dan edukasi berkelanjutan, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi dengan regulator, asosiasi, dan mitra strategis.
Dalam operasionalnya, AdaKami menyebut terus memperkuat sistem keamanan untuk melindungi platform dari potensi serangan siber melalui pemanfaatan teknologi seperti AI dan big data, termasuk pemantauan risiko berkelanjutan serta deteksi aktivitas mencurigakan. Untuk melindungi akun pengguna, perusahaan menerapkan proses electronic Know Your Customer (e-KYC) dengan fitur liveness detection sebagai bagian dari verifikasi identitas, di samping fitur keamanan lain sesuai standar industri.
Selain penguatan sistem, AdaKami juga mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui kampanye #SelaluWaspada, yang memuat imbauan menjaga data pribadi, mengenali ciri penipuan dan pinjaman online ilegal, serta memverifikasi informasi melalui kanal resmi dan sumber terpercaya. Perusahaan juga mengajak masyarakat lebih bijak dalam bertransaksi digital dan menghindari bantuan dari pihak yang tidak dikenal guna mengurangi risiko penipuan.
