Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menggandeng Universitas Jambi untuk memperkuat fondasi ilmiah dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendorong riset terapan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta mempercepat implementasi program prioritas di sektor kehutanan.
Rencana kerja sama tersebut mengemuka dalam kunjungan APHI ke kampus Universitas Jambi pada Jumat (16/4/2026). Sinergi dunia usaha dan perguruan tinggi ini difokuskan pada pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap serta penguatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua Umum APHI, Soewarso, menilai keterlibatan akademisi penting untuk memperkuat basis ilmiah dalam perencanaan kehutanan. Ia mendorong perguruan tinggi berperan aktif dalam pengembangan MUK berbasis lanskap melalui riset, inovasi teknologi, hingga penyusunan model bisnis yang berkelanjutan.
Menurut Soewarso, pendekatan ilmiah dibutuhkan untuk menjawab tantangan ekologis dan ekonomi yang semakin kompleks. Ia berpandangan integrasi ilmu pengetahuan dengan praktik industri dapat mempercepat transformasi pengelolaan hutan agar lebih adaptif dan terukur.
Dalam pertemuan tersebut, Soewarso juga menyoroti pentingnya strategi jangka benah dalam penanganan keberadaan kelapa sawit di kawasan hutan. Ia menyebut pendekatan ini membuka ruang penataan ulang tata kelola secara bertahap agar aspek legalitas, produktivitas, dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan selaras.
Ia menambahkan, strategi tersebut tidak hanya berhenti pada kepatuhan regulasi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah usaha dalam jangka panjang sebagai bagian dari penguatan tata kelola kehutanan yang berorientasi keberlanjutan.
Dalam konteks karhutla, APHI menyatakan komitmen mitigasi berbasis kolaborasi lintas sektor. Soewarso menilai sinergi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi krusial untuk menekan risiko kebakaran, terutama di kawasan gambut. Ia menekankan pencegahan karhutla perlu menjadi prioritas bersama melalui upaya dini, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dan respons cepat.
Dari pihak kampus, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Bambang Irawan, menyatakan pengembangan MUK perlu terintegrasi dengan pendekatan jangka benah. Menurutnya, integrasi ini memungkinkan penataan kawasan dilakukan bertahap dengan menjaga keseimbangan antara produksi, konservasi, dan kepastian hukum.
Bambang juga menilai pendekatan berbasis lanskap relevan untuk menjawab tantangan keterbatasan lahan pangan. Integrasi kehutanan dan pertanian, kata dia, membuka peluang optimalisasi ruang tanpa mengorbankan fungsi ekologis, sekaligus mendorong keseimbangan antara produksi pangan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Dari sisi pendidikan, Universitas Jambi disebut memperkuat kapasitas melalui pengembangan Program Studi Silvikultur di Jurusan Kehutanan yang dihubungkan dengan kebutuhan industri. Bambang menekankan penguatan kurikulum berbasis praktik dan kebutuhan industri diperlukan untuk mencetak SDM kehutanan yang kompeten dan siap terjun ke lapangan.
Ia juga menyoroti peran Universitas Jambi sebagai bagian dari pemangku kepentingan pembangunan kehutanan daerah, termasuk melalui keberadaan Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Wadah kolaborasi multipihak tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi pengelolaan hutan dan pengendalian karhutla, sekaligus memperkuat fondasi ilmiah dan mempercepat transformasi kehutanan berkelanjutan di tingkat daerah.
