JAKARTA — Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai belanja barang dan jasa pemerintah tidak semestinya dipandang semata sebagai urusan administrasi. Menurutnya, pengadaan pemerintah merupakan instrumen besar yang dapat menggerakkan ekonomi nasional, sehingga perlu ditopang tata kelola yang tertib, terbuka, dan efisien melalui sinergi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dunia usaha.
Bamsoet, yang juga Ketua Umum ARDINDO, menyebut nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai lebih dari Rp1.200 triliun per tahun dari APBN dan APBD nasional. Nilai tersebut dinilai membuka peluang luas bagi pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM dan distributor nasional, untuk masuk ke rantai pasok pemerintah.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Melalui peran asosiasi seperti ARDINDO, kita ingin memastikan pelaku usaha dalam negeri semakin siap, tertib, dan mampu memenuhi kebutuhan belanja pemerintah secara profesional,” kata Bamsoet usai bertemu Kepala LKPP Sarah Sadiqa dan jajaran pejabat utama LKPP di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.
Ia menekankan pembenahan pengadaan tidak akan berjalan tanpa digitalisasi. Bamsoet mendorong percepatan peralihan dari sistem manual ke sistem digital agar proses belanja pemerintah lebih cepat, aman, dan akuntabel. Hingga 2025, nilai transaksi melalui e-katalog nasional disebut telah menembus lebih dari Rp500 triliun.
“Ke depan, kita harus bergerak menuju sistem yang sepenuhnya paperless dan berbasis digital. Administrasi pengadaan tidak lagi bergantung pada dokumen fisik atau tanda tangan basah, tetapi menggunakan sistem yang lebih cepat, aman, dan akuntabel,” ujarnya.
Bamsoet juga menyoroti pentingnya ekosistem toko daring pemerintah yang terbuka secara adil bagi seluruh pelaku usaha. Menurutnya, kesempatan mengikuti pengadaan harus diberikan tanpa diskriminasi, selama pelaku usaha memenuhi syarat dan mampu bersaing melalui kualitas produk.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan ARDINDO telah menyiapkan platform digital Ardindo Apps untuk mendukung kebutuhan pengadaan pemerintah. Platform tersebut dirancang agar dapat terhubung dengan ekosistem toko daring pemerintah yang dikelola LKPP, mulai dari pencarian produk, transaksi, hingga pengelolaan dokumen secara real time.
Bamsoet menilai kerja sama pemerintah dan dunia usaha perlu diarahkan pada tujuan yang sama, yakni membangun sistem pengadaan yang modern, efisien, dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.
