Digitalisasi kian menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di daerah yang dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, bank bjb menegaskan komitmennya memperkuat digitalisasi daerah sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas layanan publik sekaligus efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan melalui partisipasi bank bjb dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 16 April 2026 di Jakarta. Forum ini menjadi ajang penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan.
Sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga turut hadir, antara lain Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lira Kurniawati, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A Fathoni, Direktur Bisnis sekaligus Plt Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Andre Permana, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaludin, Direktur Operasional PT Jasa Raharja Ariyandi, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Hindun Herdiyani, serta Pemimpin Divisi Digital Banking bank bjb Arfandy.
Dalam forum tersebut, digitalisasi dipandang sebagai faktor kunci untuk mempercepat layanan pemerintahan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. bank bjb, sebagai Bank Pembangunan Daerah, menyatakan mengambil peran aktif dalam memperkuat ekosistem digitalisasi, khususnya terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pengembangan solusi layanan keuangan digital yang terintegrasi.
Optimalisasi PAD dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam membiayai pembangunan. Dengan sistem yang terdigitalisasi, pemerintah daerah disebut dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
bank bjb juga memaparkan pengalaman kolaborasi dan inovasi yang telah dijalankan untuk mendukung peningkatan PAD di berbagai daerah, termasuk implementasi solusi digitalisasi penerimaan PAD pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang bekerja sama dengan bank bjb.
Salah satu inisiatif yang disoroti adalah digitalisasi penerimaan daerah, terutama pajak dan retribusi, melalui beragam kanal pembayaran modern seperti internet banking, mobile banking, virtual account, serta kerja sama dengan berbagai payment channel. Skema ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi sekaligus mempercepat arus penerimaan daerah secara real time.
Selain perluasan kanal pembayaran, bank bjb mendorong integrasi sistem penerimaan daerah dengan platform pemerintah. Integrasi ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah proses rekonsiliasi, serta memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.
Di luar aspek penerimaan, bank bjb menyampaikan pengembangan inovasi produk dan layanan keuangan daerah yang mencakup dukungan pengelolaan kas daerah, optimalisasi investasi, hingga pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut ditujukan agar pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan strategis.
bank bjb juga menyatakan memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurut bank bjb, edukasi diperlukan agar transformasi digital tidak hanya terjadi pada level sistem, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal oleh pengelola keuangan daerah.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, bank bjb menyebut terus memperluas implementasi digitalisasi di berbagai wilayah Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemungutan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta dalam jangka panjang memperluas basis pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.
bank bjb menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan menjadi kunci percepatan transformasi digital. Partisipasi dalam Rakornas Pendapatan Daerah 2026 disebut sebagai bentuk dukungan terhadap agenda nasional penguatan kapasitas fiskal daerah.
bank bjb juga menyampaikan akan terus menghadirkan inovasi layanan digital untuk memberi nilai tambah dalam pengelolaan keuangan daerah. bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
