Kupang—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat koordinasi pada Jumat, 13 Februari 2026, di Ruang Rapat Bawaslu NTT. Rapat ini dipimpin Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, sebagai tindak lanjut dari pleno evaluasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan pada 10 Februari 2026.

Rapat dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi NTT, yakni Melpi Minalria Marpaung, Magdalena Yuanita Wake, Amrunur Muh Darwan, dan James Welem Ratu, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, Ignasius Jani.

Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas mekanisme pengelolaan anggaran tahun 2026 serta perkembangan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejumlah temuan audit turut menjadi perhatian dalam pembahasan.

Untuk peningkatan kapasitas, Bawaslu NTT menjadwalkan sosialisasi sistem perpajakan terbaru, coretax, serta pengisian LHKPN/LHKASN dengan menghadirkan pihak Kantor Pajak Pratama Kupang.

Selain itu, Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ditegaskan sebagai prioritas nasional meski tidak berada dalam tahapan Pemilu atau Pilkada. Rapat juga mengevaluasi kedisiplinan pegawai, termasuk mekanisme kompensasi waktu kerja bagi staf yang terlambat.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu NTT menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam menghadapi agenda pengawasan mendatang.