Medan — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makroekonomi daerah tahun 2025 saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Sumut. Dalam penyampaiannya, Bobby menyoroti sejumlah indikator, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data yang disampaikan, Pemprov Sumut mencatat penurunan angka kemiskinan pada 2025. Persentase kemiskinan turun 0,63 poin, dari 7,99% pada 2024 menjadi 7,36% pada 2025, atau berkurang sebanyak 87.760 jiwa.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja pada 2025 mencapai 72,29%. Angka ini meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 71,36%.
Sementara itu, IPM Sumut juga mengalami kenaikan. Bobby menyebut IPM naik 0,71 poin, dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Bobby menyampaikan adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam tiga tahun terakhir. “Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, mengalami peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir, peningkatan sebesar 8,60%, yaitu dari Rp62,08 juta (2023) menjadi Rp67,42 juta pada 2024 dan 2025 menjadi Rp72,62 juta atau sebesar 7,76%,” kata Bobby dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (30/3/2026).
Selain indikator makro, Bobby juga memaparkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut. Pada 2025, PAD ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun dengan realisasi Rp12,27 triliun.
Adapun belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,5 triliun dengan realisasi Rp11,5 triliun atau 92%. Bobby menegaskan belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai prioritas daerah. “Belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan program-program prioritas daerah,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap. Hadir pula unsur Forkopimda Sumut, anggota DPRD Sumut, dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut.
