Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah tahun 2025 saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Sumut. Dalam penyampaiannya, Bobby menyoroti sejumlah indikator, antara lain pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data yang disampaikan, persentase penduduk miskin di Sumut pada 2025 tercatat turun 0,63 poin, dari 7,99% pada 2024 menjadi 7,36% pada 2025. Penurunan itu setara dengan berkurangnya 87.760 jiwa.

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja pada 2025 disebut mencapai 72,29%, meningkat dibandingkan 71,36% pada 2024. Sementara itu, IPM Sumut juga naik 0,71 poin, dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025.

Bobby juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam tiga tahun terakhir. Ia menyebut PDRB per kapita naik dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta pada 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp72,62 juta pada 2025.

Selain indikator makro, Bobby memaparkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut. Pada 2025, PAD ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun dengan realisasi Rp12,27 triliun. Adapun belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,5 triliun dengan realisasi Rp11,5 triliun atau 92%.

Ia menegaskan belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan, dengan prioritas pada program-program yang diharapkan menjadi kebutuhan daerah.

Penyampaian LKPJ tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (30/3/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, bersama unsur Forkopimda Sumut, anggota DPRD Sumut, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut.