Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai memegang peran penting dalam memperkuat pembangunan dan kemandirian ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal serta penurunan dana transfer ke daerah (TKD). Kondisi tersebut mendorong BPD untuk bertransformasi melalui penguatan fungsi intermediasi, inovasi pembiayaan, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan BPD dapat menjadi salah satu indikator dalam meningkatkan ekonomi daerah. Dengan jumlah penduduk Jawa Tengah yang hampir 38 juta jiwa dan wilayah yang luas, ia menilai pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan kerja kolaboratif.
“Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” kata Luthfi dalam Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama Bank Jateng, Jumat (17/4/2026).
Luthfi juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang membuat dukungan anggaran pusat belum sepenuhnya mencukupi. Karena itu, daerah perlu mengoptimalkan sumber pembiayaan lain, terutama investasi, yang disebutnya menopang lebih dari 80% pembangunan daerah. Ia mendorong kepala daerah berperan aktif sebagai “marketing” untuk menarik investor, sekaligus menekankan pentingnya pembangunan yang terintegrasi agar hasilnya optimal.
Ketua Umum Asbanda Agus H. Widodo menyampaikan, keterbatasan fiskal membuat peran BPD tidak lagi cukup bersifat administratif. Menurutnya, BPD perlu naik kelas dan mengambil peran lebih aktif dalam menggerakkan ekonomi daerah.
“BPD tidak seharusnya hanya menjadi tempat penempatan dana pemerintah daerah, melainkan harus naik kelas menjadi pengelola arus dana, penjaga likuiditas, dan penggerak ekonomi regional,” ujar Agus.
Agus juga mempertanyakan ketergantungan pembangunan daerah pada kapasitas fiskal semata dan mendorong penguatan fungsi intermediasi keuangan. Ia menilai BPD memiliki keunggulan strategis karena kedekatannya dengan pemerintah daerah serta pemahaman terhadap karakter ekonomi lokal. Karena itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, dinilai perlu dioptimalkan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui pendekatan berbasis risiko yang lebih presisi.
Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko menilai penurunan TKD dapat menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusinya dalam pembangunan daerah. Ia menyebut tren penurunan TKD terjadi sejak 2020 hingga 2026, baik dari sisi nominal maupun persentase.
Menurut Bambang, BPD perlu membantu pemerintah daerah menyikapi penurunan TKD tanpa menghambat program prioritas pelayanan publik. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis daerah, agar BPD lebih kuat dalam mendukung pembiayaan infrastruktur dan pembangunan.
Seminar Nasional BPD tersebut merupakan bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026. Rangkaian kegiatan mencakup penyegelan alat undian, gala dinner, dan expo di Surakarta, dengan puncak acara undian berhadiah Rp 3 miliar.
