Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) untuk menajamkan isu strategis sekaligus menyinkronkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Akar, Jumat (17/4/2026) itu menjadi bagian dari proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2027 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2026. Pelaksanaan FGD juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 89, yang menekankan pentingnya kebijakan anggaran berbasis asumsi makro yang terukur.
FGD diikuti kepala subbagian perencanaan, pejabat fungsional, hingga operator perwakilan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pesawaran. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Pesawaran, Iswanto, menyebut forum ini sebagai momentum untuk memperbaiki pola penyusunan ADEM yang selama ini dinilai masih dilakukan secara parsial.
“Melalui forum ini, penyusunan ADEM dilakukan bersama-sama agar lebih terintegrasi dan mampu mendorong perbaikan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh,” ujar Iswanto.
Dalam kesempatan itu, Iswanto juga menyoroti pergeseran kebijakan fiskal pemerintah pusat yang kini lebih menitikberatkan pada program dibandingkan transfer anggaran langsung ke daerah. Menurutnya, perubahan tersebut menuntut pemerintah daerah lebih adaptif dalam merumuskan asumsi dasar ekonomi makro agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Ia berharap hasil FGD dapat menjadi rujukan strategis dalam merumuskan program pembangunan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.
FGD turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Ayu Hayanutunnisma, yang menekankan pentingnya sinkronisasi peran OPD dalam penyusunan ADEM guna mendukung APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
Secara umum, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas OPD dalam mengidentifikasi dan memvalidasi permasalahan pembangunan, menyelaraskan perencanaan dan penganggaran, serta merumuskan strategi berbasis isu prioritas daerah.
Output yang diharapkan meliputi rumusan permasalahan pembangunan yang terverifikasi, pemetaan program OPD, serta rekomendasi kebijakan untuk penyusunan ADEM pada APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi dengan empat tema utama, yakni penanganan working poor, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas, pengendalian inflasi dan stabilitas harga, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui diskusi tersebut, peserta menyusun matriks aksi kebijakan ADEM sesuai peran masing-masing OPD sebagai langkah konkret menuju perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
