Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 mulai Mei 2026. Pelaksanaan sensus ini dilakukan dengan bersinergi bersama Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).
Sekretaris Utama BPS Zulkipli mengatakan SE2026 menjadi fondasi penting untuk menyediakan data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan relevan guna menjawab tantangan transformasi ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam Kick-Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
SE2026 akan mencakup pendataan terhadap perusahaan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai lapangan usaha. Namun, sensus ini dikecualikan untuk lapangan usaha kategori A, P, dan U. Kategori A meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori P adalah Administrasi Pemerintahan, sedangkan kategori U mencakup Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyatakan perluasan cakupan tersebut sejalan dengan dinamika serta tantangan transformasi ekonomi modern.
Dalam pelaksanaannya, SE2026 akan memotret kegiatan dan produk utama, karakteristik usaha, data ekonomi, serta data sosial ekonomi keluarga. Data ekonomi yang dikumpulkan mencakup nilai pengeluaran dan pendapatan perusahaan, serta aset perusahaan hingga 31 Desember 2025 dalam rupiah.
Selain pendataan, BPS juga akan melakukan geotagging dengan memotret lokasi usaha. Wilayah pendataan mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
SE2026 dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026. Untuk perusahaan besar, BPS akan mengirimkan email berisi pertanyaan yang harus diisi. Sementara untuk usaha kecil seperti UMKM yang tidak memiliki email, pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka. Jika perusahaan besar belum menjawab hingga batas waktu, petugas sensus akan mendatangi langsung.
BPS bersama Bakohumas mengajak seluruh pelaku usaha mendukung pelaksanaan SE2026. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawati menyebut tiga pendekatan utama yang dikedepankan, yaitu kejelasan pesan mengenai manfaat dan kerahasiaan data, kolaborasi dengan asosiasi serta komunitas usaha, dan respons cepat terhadap misinformasi yang berpotensi menghambat partisipasi.
Data yang dihasilkan dari SE2026 dinilai penting karena akan menjadi rujukan dalam perancangan berbagai kebijakan, mulai dari kebijakan industri, investasi, UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau.
