Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Sahrujani menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Penyerahan berlangsung di Kota Amuntai, Rabu.

Penyerahan dokumen tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD 2025, sekaligus upaya menjaga transparansi dan ketepatan waktu pelaporan.

“Penyampaian laporan tepat waktu adalah komitmen kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ujar Sahrujani.

Ia berharap proses pemeriksaan yang dilakukan tim BPK dapat berjalan lancar sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga dengan baik.

LKPD unaudited ini akan menjadi bahan pemeriksaan utama sebelum BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan resmi untuk Pemerintah Kabupaten HSU.

Sejumlah pejabat terkait turut mendampingi bupati dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari penguatan komitmen peningkatan akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan standar profesionalisme aparatur dalam mengelola anggaran daerah pada setiap tahun anggaran agar berjalan secara maksimal.