Kalangan dunia usaha menyambut positif langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang gencar menindak kasus-kasus korupsi berskala besar, khususnya yang melibatkan korporasi nasional. Upaya penegakan hukum tersebut dinilai penting untuk menjaga kepastian hukum dan membangun iklim investasi yang sehat.

Perhatian publik menguat setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Rp 13,2 triliun ke kas negara. Dana itu merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) yang menyeret sejumlah grup besar, antara lain Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chandra Wahjudi mengatakan dunia usaha mendukung tindakan tegas pemerintah apabila pelanggaran hukum telah terbukti. Menurutnya, penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional.

Chandra juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum, yang dinilai menjadi harapan pelaku usaha dan investor. Ia menilai kepastian hukum yang kuat dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional, karena membuat pelaku usaha dan investor lebih nyaman untuk berekspansi serta menanamkan modal.

Di sisi lain, Chandra menilai pemulihan aset triliunan rupiah tersebut menjadi momentum pembuktian bahwa negara hadir dan mampu mengembalikan kerugian besar akibat praktik curang korporasi. Ia menambahkan, pengembalian dana hasil sitaan korupsi ke kas negara dapat membantu memperkuat efisiensi fiskal di tengah ruang anggaran yang terbatas, terutama jika dialokasikan untuk mendukung program pemerintah.