Peresmian Bursa Kerja Nasional dinilai bukan sekadar peluncuran platform teknologi baru, melainkan menandai perubahan cara pandang dan metode pengorganisasian pasar tenaga kerja menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan efisien. Di tengah digitalisasi ekonomi yang kian cepat, kebutuhan akan mekanisme yang mampu menyinkronkan permintaan dan penawaran tenaga kerja secara terhubung menjadi semakin mendesak, agar kebutuhan perusahaan dan pekerja dapat dipenuhi lebih cepat serta lebih akurat.

Wakil Presiden Asosiasi Bisnis Eropa di Vietnam, Nguyen Hai Minh, menyampaikan bahwa Vietnam terus mengukuhkan posisinya sebagai tujuan investasi yang menarik, baik di kawasan maupun secara global. Menurutnya, stabilitas makroekonomi, perbaikan lingkungan investasi, dan integrasi internasional yang semakin dalam telah mendorong Vietnam terlibat lebih jauh dalam rantai pasok global.

Namun, ia menilai peluang tersebut dibarengi tantangan besar, terutama terkait sumber daya manusia. Banyak perusahaan, khususnya perusahaan penanaman modal asing (FDI), disebut masih kesulitan merekrut tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai, terutama untuk sektor teknologi tinggi, digital, dan logistik—bidang yang dianggap berperan penting dalam ekonomi digital.

Nguyen Hai Minh menilai kecepatan respons pasar tenaga kerja masih tertinggal dari kebutuhan dunia usaha. Kesenjangan antara pelatihan dan kebutuhan praktik dinilai masih lebar, sehingga perusahaan harus melakukan pelatihan ulang dengan biaya tinggi. Kondisi ini, menurutnya, dapat menurunkan produksi dan efisiensi, serta berdampak pada daya saing.

Dalam konteks itu, Bursa Kerja Nasional diharapkan mampu mendorong perubahan mendasar dalam menghubungkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Selain sebagai platform rekrutmen, sistem ini juga diharapkan meningkatkan transparansi pasar serta membantu lembaga pengelola dalam analisis, proyeksi, dan perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Ia menekankan bahwa efektivitas platform sangat bergantung pada kualitas data. Data perlu lengkap, akurat, mutakhir, serta dapat dioperasikan lintas wilayah dan lintas industri. Ia juga menilai koordinasi antara lembaga pengelola, dunia usaha, dan lembaga pelatihan diperlukan untuk membangun ekosistem pasar tenaga kerja digital yang modern dan tersinkronisasi.

Dari sisi pelaku usaha Korea, Ko Tae Yeon menyebut ekspansi investasi perusahaan Korea di Vietnam turut meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, terutama untuk posisi teknis dan manajerial. Meski demikian, proses rekrutmen disebut masih menghadapi kendala, seperti kurang sinkronnya informasi, lemahnya koneksi antarwilayah, serta ketidakefektifan penghubung antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Ko Tae Yeon menilai, bila Bursa Kerja Nasional beroperasi efektif, platform ini dapat membantu perusahaan mengakses tenaga kerja yang sesuai, sekaligus mendukung optimalisasi produksi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi investasi. Ia juga menyebut sistem tersebut berpotensi mengurangi kesenjangan tenaga kerja antarwilayah dan mendorong alokasi sumber daya manusia yang lebih rasional di seluruh negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menilai diperlukan peningkatan berkelanjutan pada sistem data rekrutmen, penguatan keterkaitan antarwilayah, serta integrasi yang lebih erat dengan sistem pelatihan kejuruan. Menurutnya, pelatihan perlu mengikuti kebutuhan praktis perusahaan agar kualitas tenaga kerja meningkat dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan pada era baru.

Di sektor perikanan, perwakilan Asosiasi Pengolahan dan Ekspor Hasil Laut Vietnam, Le Hang, menyatakan industri perikanan merupakan salah satu sektor ekspor utama Vietnam dengan nilai ekspor sekitar 9–11 miliar dolar AS per tahun dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 4 juta pekerja langsung.

Meski begitu, ia menyebut sektor ini menghadapi tantangan ketenagakerjaan, terutama kekurangan tenaga kerja terampil, distribusi tenaga kerja yang tidak merata antarwilayah, serta keterbatasan akses informasi pasar kerja. Karakter produksi yang musiman dan tersebar di berbagai wilayah pertanian serta pengolahan dinilai memicu fluktuasi penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga menyulitkan perusahaan menjaga stabilitas produksi.

Dalam kondisi tersebut, Bursa Kerja Nasional diharapkan dapat berperan menghubungkan penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga perusahaan lebih mudah memperoleh tenaga kerja yang sesuai pada waktu dan wilayah yang berbeda. Le Hang juga menilai platform ini dapat membantu orientasi pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja demi mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan.

Dari perspektif pemerintah daerah, Wakil Direktur Departemen Dalam Negeri Kota Ho Chi Minh, Luong Thi Toi, menyebut peluncuran Bursa Kerja Nasional sebagai langkah penting dalam modernisasi sistem informasi pasar tenaga kerja. Menurutnya, platform ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen negara sekaligus memberi dukungan praktis bagi pekerja dan pelaku usaha.

Luong Thi Toi memaparkan bahwa Kota Ho Chi Minh memiliki lebih dari 7,5 juta pekerja, lebih dari 300.000 perusahaan, serta lebih dari 500.000 usaha perorangan, selain 59 zona pengolahan ekspor dan kawasan industri. Kondisi itu membuat kebutuhan rekrutmen di kota tersebut tinggi dan berkelanjutan. Selama ini, pemerintah kota telah menggelar berbagai solusi penghubung kerja, seperti bursa kerja, sesi konseling, dan layanan penempatan kerja bagi ratusan ribu pekerja. Namun, ia menilai metode tradisional masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya menjawab tuntutan pasar di tengah perkembangan ekonomi digital dan teknologi tinggi.

Menurutnya, Bursa Kerja Nasional dapat menjadi saluran penghubung yang formal dan transparan, membantu pekerja memperoleh informasi secara cepat dan akurat, serta membantu perusahaan menekan biaya rekrutmen dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Pemerintah Kota Ho Chi Minh juga mengusulkan penguatan keterkaitan data antarwilayah, peningkatan kapasitas sistem layanan ketenagakerjaan, perluasan penerapan teknologi digital, dan mendorong partisipasi lebih luas dari para pemangku kepentingan.

Perwakilan Departemen Dalam Negeri Kota Ho Chi Minh menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan unit terkait untuk mengoperasikan serta memanfaatkan platform tersebut secara efektif, guna meningkatkan kualitas penempatan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan jaminan sosial di kota itu.