Ekonomi biru merujuk pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut. Di Afrika, konsep ini dipandang sebagai respons atas dua tekanan yang berjalan bersamaan: kebutuhan pembangunan ekonomi dan memburuknya krisis lingkungan laut.
Secara geografis, Afrika memiliki modal maritim yang besar. Benua ini memiliki garis pantai lebih dari 26.000 mil laut, mencakup 38 negara pesisir dan pulau, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 13 juta kilometer persegi. Menurut African Union, lebih dari 90% ekspor dan impor Afrika melalui jalur laut, menempatkan ruang maritim sebagai bagian penting dari nadi perekonomian benua.
Untuk merespons potensi sekaligus ancaman di kawasan maritimnya, Uni Afrika pada 2012 meluncurkan 2050 Africa's Integrated Maritime Strategy (2050 AIM Strategy). Kerangka kebijakan jangka panjang ini menargetkan Afrika menjadi kekuatan maritim global, dengan ambisi mendorong terciptanya ekonomi biru yang berkelanjutan dalam domain maritim yang aman dan ramah lingkungan. Strategi tersebut memuat 12 area aksi strategis, mulai dari tata kelola perikanan, keamanan maritim, pengelolaan batas laut, hingga pengembangan energi lepas pantai.
Namun, dokumen strategi itu juga mengakui besarnya kerugian akibat aktivitas ilegal di domain maritim Afrika dalam beberapa dekade terakhir, yang disebut mencapai ratusan miliar dolar AS. Gambaran ini menunjukkan adanya kesenjangan antara strategi dan sumber daya yang dimiliki dengan kapasitas implementasi untuk mengawalnya.
Salah satu masalah yang paling menonjol adalah penangkapan ikan ilegal. Armada industri asing berteknologi tinggi—disebut beroperasi terutama dari Uni Eropa, China, dan Rusia—memanfaatkan lemahnya pengawasan maritim di sejumlah wilayah Afrika. Dampaknya tercermin pada nilai penangkapan ikan ilegal yang disebut dapat mencapai hingga 1 miliar dolar AS per tahun.
Di tingkat lokal, paradoksnya terasa tajam. Penelitian Standing (2008) mencatat bahwa di tengah dominasi armada asing, Afrika menjadi satu-satunya benua di dunia yang pasokan ikan per kapitanya terus menurun. Padahal, perikanan skala kecil mempekerjakan lebih dari 12 juta orang, dengan modal maksimal 3.000 dolar AS per perahu. Sebaliknya, armada industri asing disebut hanya menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja, dengan biaya modal hingga 300.000 dolar AS per kapal.
Jika Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) menjadi luka yang terlihat, persoalan energi maritim digambarkan sebagai masalah struktural yang lebih dalam. Keduanya dinilai berkelindan sebagai dua sisi dari krisis tata kelola yang sama.
Dari sisi energi, Popoola dan Olajuyigbe (2023) menyebut kawasan Teluk Guinea menyimpan cadangan minyak sebesar 51,34 miliar barel dan gas sebesar 202.346.000 juta kaki kubik. Namun, kontribusi ekonomi lautnya terhadap PDB negara-negara anggota disebut masih di bawah 10%.
Masalah lain yang memperumit pengelolaan potensi energi adalah sengketa batas maritim. Penelitian Agbaitoro dan Ojong-Okongor (2017) menerangkan bahwa hampir seluruh negara penghasil minyak utama di Afrika Barat terlibat sengketa batas dengan negara tetangga. Ketidakpastian ini menghambat eksplorasi karena perusahaan minyak menghadapi risiko hukum dan diplomatik di wilayah klaim yang tumpang tindih. Situasi “zona abu-abu” juga disebut dapat dimanfaatkan aktor asing untuk beroperasi tanpa akuntabilitas yang jelas.
Sejumlah kajian melihat pola ini melalui lensa Dependency Theory, yang menilai relasi ekonomi-politik warisan kolonial masih membentuk ketergantungan struktural. Okafor-Yarwood dan rekan-rekan (2022) menyebut seperempat dari seluruh tangkapan laut di Afrika dikuasai armada Distant Water Fishing Nations (DWFNs). Pada saat yang sama, mekanisme regulasi yang ada dinilai membatasi sektor perikanan skala kecil dan gagal mengendalikan perikanan industri.
Meski begitu, terdapat contoh yang kerap disebut sebagai preseden kebijakan. Christ dan rekan-rekan (2020) menyoroti Seychelles yang pada 2018 menerbitkan sovereign blue bond pertama di dunia, menghimpun dana sebesar 15 juta dolar AS untuk membiayai tata kelola perikanan dan memperluas nilai ekonomi kelautan domestik. Llewellyn (2022) menambahkan bahwa dampaknya diukur secara independen melalui peningkatan cahaya malam maritim Seychelles sebesar 54% antara 2012 hingga 2020, yang digunakan sebagai proksi satelit untuk menunjukkan ekspansi aktivitas ekonomi laut.
Lebih dari satu dekade sejak 2050 AIM Strategy diluncurkan, kerangka kebijakan maritim jangka panjang telah tersedia dan kesadaran akan urgensi ekonomi biru terus tumbuh. Namun, tantangan utama tetap berada pada kapasitas implementasi. Tanpa penguatan tata kelola, pengawasan, dan kelembagaan, visi ekonomi biru berisiko berhenti sebagai retorika, sementara ruang maritim Afrika tetap rentan dikelola oleh kepentingan eksternal.
