Pengembangan ekonomi digital Indonesia dinilai perlu dibangun dari sektor hulu, bukan semata memperkuat sisi hilir konsumsi. Pendekatan yang terlalu berfokus pada pengguna akhir disebut berisiko membuat Indonesia tetap menjadi pasar, bukan produsen, dalam ekosistem global.

Pengamat ekonomi dari CELIOS, Nailul Huda, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini mendorong berbagai program ekonomi kerakyatan, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara nasional. Namun, ia menyebut pendekatan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh aspek fundamental pembangunan ekonomi dari sisi hulu produksi nasional.

Nailul menyatakan arah kebijakan itu memiliki semangat yang serupa dengan gagasan Soemitro Djojohadikusumo mengenai pembangunan ekonomi berbasis koperasi. Ia menilai distribusi dana kepada masyarakat melalui koperasi merupakan langkah strategis, tetapi implementasinya masih perlu diperbaiki secara menyeluruh.

Menurut Nailul, program KDKMP bertujuan mendekatkan masyarakat ke pasar dengan memotong peran perantara dalam distribusi ekonomi. Meski demikian, ia mengkritik pendekatan yang dinilai terlalu top down karena dianggap bertentangan dengan prinsip koperasi yang seharusnya dibangun secara partisipatif dari anggota.

Ia juga menekankan Koperasi Desa Merah Putih tidak semestinya berdiri sendiri tanpa integrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Integrasi dipandang penting agar ekosistem ekonomi desa saling menguatkan, terutama pada aspek produksi, distribusi, dan pemasaran produk lokal.

Dalam pandangannya, koperasi dapat menjadi jalur pemasaran bagi produk BUMDes maupun usaha lokal, sehingga memperluas akses pasar masyarakat desa. Dengan cara itu, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga berperan sebagai pelaku aktif dalam kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan.

Nailul turut menyoroti tata kelola program yang dinilai belum tepat dalam mendukung tujuan pembentukan koperasi. Ia menyebut cita-cita besar koperasi perlu dikembalikan pada pendekatan bottom up agar sejalan dengan prinsip dasar ekonomi kerakyatan, bukan sekadar instruksi dari atas tanpa melibatkan anggota sebagai pemilik utama.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital Indonesia disebut menunjukkan pertumbuhan, antara lain terlihat dari meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital QRIS. Perubahan perilaku masyarakat juga tercermin dari menurunnya penggunaan layanan perbankan konvensional seperti ATM seiring pergeseran ke transaksi digital.

Namun, Nailul menilai pertumbuhan tersebut masih didominasi sisi konsumsi. Ia menyebut Indonesia memiliki jumlah pengguna digital yang besar, tetapi mayoritas masih berperan sebagai konsumen, bukan produsen dalam ekonomi digital nasional. Menurutnya, agar menjadi pemain utama, Indonesia perlu membangun kekuatan dari sektor hulu, termasuk industri teknologi dan manufaktur digital.

Ia mencontohkan potensi Indonesia sebagai produsen nikel dunia yang dinilai belum dioptimalkan untuk mendukung industri semikonduktor global. Padahal, industri semikonduktor disebut sebagai fondasi utama pengembangan teknologi dan ekonomi digital modern.

Nailul menambahkan, pembangunan ekonomi digital membutuhkan tiga elemen utama, yakni sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang memadai, serta regulasi yang adil. Ketiganya dinilai harus berjalan beriringan agar ekosistem ekonomi digital Indonesia lebih kuat dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan komitmen pemerintah untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional berbasis konstitusi. Pemerintah, kata dia, berupaya menggeser dominasi sistem liberal menuju ekonomi kekeluargaan dengan memperkuat peran koperasi sebagai pilar pembangunan.

Ferry menyebut selama ini arah ekonomi Indonesia cenderung didominasi mekanisme pasar bebas yang berorientasi pada kapital. Ke depan, ia mengatakan kebijakan akan diarahkan pada sistem ekonomi gotong royong yang menempatkan koperasi sebagai penggerak utama, merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan itu disampaikan Ferry dalam kuliah umum di hadapan Perwira Siswa Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando TNI pada Jumat, 17 April 2026. Ia mengatakan Presiden memberi mandat kepada Kementerian Koperasi untuk memastikan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan optimal, dengan target pembentukan puluhan ribu koperasi desa sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas.

Data Kementerian Koperasi mencatat 83.374 koperasi desa telah memiliki badan hukum resmi. Pemerintah juga mempercepat pembangunan fisik sekitar 35 ribu unit koperasi berupa gerai, gudang, dan sarana pendukung, serta mencatat 4.200 unit koperasi desa telah rampung dan siap memasuki tahap operasional dalam waktu dekat.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyampaikan hal itu dalam acara GrabX 2026 di tengah meningkatnya peran teknologi dalam transformasi ekonomi.

Airlangga menyebut perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah volatilitas global. Pada triwulan IV 2025, ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,39 persen secara tahunan. Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan laju 4,99 persen dan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,63 persen.

Ia juga menyampaikan pemerintah memandang digitalisasi dan AI sebagai mesin pertumbuhan baru. Menurutnya, nilai ekonomi digital Indonesia saat ini mendekati USD 100 miliar dan memiliki potensi untuk terus tumbuh. Berdasarkan Global Innovation Index 2025, Indonesia berada di peringkat 55, naik dibandingkan posisi 2020 di peringkat 85. Indonesia juga disebut memiliki sekitar 3.200 startup serta tujuh unicorn global di berbagai sektor.

Meski demikian, Airlangga mengingatkan perkembangan teknologi mendorong perubahan kebutuhan tenaga kerja. Mengacu pada laporan World Economic Forum, sekitar 22 persen jenis pekerjaan diproyeksikan akan mengalami perubahan dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, ia menekankan pentingnya ketersediaan talenta digital yang adaptif dan inovatif agar transformasi ekonomi berjalan inklusif dan berkelanjutan.