Pemerintah Provinsi Maluku memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan sepanjang 2025 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2026. Salah satu capaian yang disorot adalah pertumbuhan ekonomi Maluku yang tercatat mencapai 5,44% pada triwulan IV 2025, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,39%.

Musrenbang RKPD 2026 tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa pada Selasa, 14 April 2026, di Kantor Gubernur.

Selain pertumbuhan ekonomi, Maluku juga mencatat penurunan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin turun dari 15,34% pada Maret 2025 menjadi 15,25% pada akhir tahun.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat turut ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 74,69 poin. Dengan capaian tersebut, Provinsi Maluku masuk dalam kategori pembangunan “Tinggi”.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Maluku disebut berhasil keluar dari zona merah dan masuk ke zona hijau dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK RI pada 2025. Capaian itu juga disertai predikat sebagai Badan Publik Informatif serta penghargaan dalam ajang SPM Awards 2025 terkait kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal.

Menanggapi deretan capaian tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir birokrasi. Ia menilai apresiasi dari pemerintah pusat dan lembaga negara menjadi pemicu motivasi bagi aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan standar kinerja dan kualitas pelayanan publik secara transparan.

Gubernur juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan tren positif melalui perencanaan yang matang pada 2026. Ia berharap capaian di bidang tata kelola dan ekonomi makro dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.