Tekanan harga energi kembali menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir, di tengah wacana penyesuaian harga bahan bakar, tarif listrik, dan biaya transportasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kelompok energi masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Indonesia, terutama melalui komponen listrik dan bahan bakar rumah tangga (BPS, 2026). Kenaikan pada sektor ini tidak hanya memengaruhi pengeluaran rumah tangga secara langsung, tetapi juga mendorong kenaikan harga barang dan jasa lain melalui efek berantai dalam distribusi dan produksi.

Dalam konteks biaya hidup, energi tidak sekadar komoditas. Setiap kenaikan harga energi memunculkan tekanan ganda: pertama, meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan energi; kedua, kenaikan harga kebutuhan lain yang terdorong oleh biaya produksi dan distribusi. Situasi ini membuat banyak rumah tangga menghadapi pengeluaran yang meningkat sementara pendapatan tidak selalu bertambah sepadan. Akibatnya, tekanan yang muncul bersifat lebih struktural dan tidak mudah diselesaikan hanya melalui penyesuaian jangka pendek.

Di titik ini, persoalan tidak lagi semata pada besaran kenaikan harga, melainkan pada kemampuan rumah tangga menyerap guncangan tersebut. Ketika biaya hidup naik dan pendapatan relatif tetap, ruang fiskal keluarga menyempit dan risiko ketidakstabilan keuangan meningkat. Pertanyaannya bergeser: bukan hanya apakah harga akan naik, tetapi seberapa tangguh keuangan keluarga untuk menghadapinya.

Dalam perspektif ekonomi rumah tangga, kemampuan bertahan dan beradaptasi terhadap guncangan ekonomi dikenal sebagai financial resilience (World Bank, 2023). Ketahanan ini tidak ditentukan semata oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, kenaikan harga energi dapat dibaca bukan hanya sebagai krisis biaya hidup, melainkan ujian terhadap tata kelola keuangan keluarga.

Dari anggaran ke tata kelola

Selama ini, perencanaan keuangan keluarga kerap dianggap selesai ketika anggaran bulanan sudah disusun. Cara pandang ini tampak memadai, tetapi menyimpan kelemahan mendasar. Tidak sedikit keluarga yang merasa telah “mengatur keuangan” tetap mengalami kesulitan saat harga kebutuhan naik. Hal ini mengindikasikan masalahnya tidak hanya pada praktik, tetapi juga pada cara berpikir yang menyederhanakan pengelolaan keuangan menjadi sekadar penyusunan anggaran.

Ketika pengelolaan keuangan direduksi menjadi aktivitas administratif, anggaran berubah menjadi tujuan akhir, bukan alat dalam sistem yang lebih luas. Akibatnya, saat tekanan terjadi—termasuk kenaikan harga energi—keluarga tidak memiliki mekanisme adaptasi yang memadai. Pola konsumsi cenderung tetap, gaya hidup tidak banyak berubah, sementara kapasitas keuangan menyempit. Dalam kondisi ini, krisis sering kali muncul bukan semata karena kenaikan harga, melainkan karena lemahnya sistem pengelolaan keuangan.

Dari perspektif tata kelola, pengelolaan keuangan keluarga semestinya mencakup tiga fungsi utama: perencanaan (planning), pengendalian (control), dan evaluasi (evaluation). Tanpa perencanaan, keluarga tidak memiliki arah. Tanpa pengendalian, rencana kehilangan makna. Tanpa evaluasi, kesalahan berulang tanpa perbaikan. Namun, dalam praktiknya banyak keluarga berhenti pada tahap perencanaan, sementara pengendalian lemah karena disiplin tidak konsisten dan evaluasi jarang dilakukan. Dampaknya, pengelolaan keuangan menjadi reaktif, bukan strategis.

Sejumlah temuan menunjukkan pengelolaan keuangan keluarga berbasis syariah sebenarnya mencakup aspek yang komprehensif, mulai dari konsumsi, tabungan, investasi hingga zakat sebagai bagian dari keseimbangan ekonomi keluarga (Pratiwi dkk., 2024). Meski demikian, implementasinya dinilai belum optimal karena masih dipengaruhi perilaku konsumtif, lemahnya disiplin finansial, serta kurangnya komunikasi dalam keluarga.

Situasi ini menegaskan kritik yang sering muncul: keluarga bukan kekurangan konsep, melainkan kekurangan sistem. Literasi keuangan kerap berhenti pada pengetahuan, tanpa diiringi mekanisme yang memastikan penerapan. Banyak orang memahami pentingnya menabung atau mengontrol pengeluaran, tetapi tidak memiliki kebiasaan dan perangkat yang membuat hal itu berjalan konsisten.

Karena itu, pergeseran dari sekadar financial planning menuju financial governance menjadi relevan. Yang dimaksud bukan sekadar membuat rencana, tetapi membangun aturan internal—misalnya batas pengeluaran, prioritas kebutuhan, mekanisme kontrol bersama—serta evaluasi berkala sebagai kebiasaan. Secara praktis, langkah awal dapat berupa pencatatan pengeluaran harian, pembagian pos keuangan yang jelas, dan diskusi rutin dalam keluarga mengenai kondisi keuangan.

Ketahanan semu dan peran nilai

Di sisi lain, banyak keluarga merasa telah menjalankan prinsip keuangan yang baik, termasuk dalam konteks nilai dan agama. Namun, kesadaran nilai tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan keuangan. Kondisi ini memunculkan apa yang dapat disebut sebagai ketahanan semu—tampak kuat secara normatif, tetapi rapuh dalam praktik.

Pendekatan maqashid syariah menawarkan kerangka pengelolaan keuangan keluarga yang luas, dengan menempatkan keuangan sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sofa & Mukhlisin, 2020). Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut sering berhenti pada tataran kesadaran dan tidak diterjemahkan menjadi perilaku konkret. Pemahaman tentang hidup sederhana, misalnya, tidak selalu mencegah gaya hidup konsumtif; pengetahuan tentang pentingnya menabung tidak otomatis membentuk kebiasaan menabung.

Sofa dan Mukhlisin (2020) menekankan faktor perilaku seperti konsumsi dan kebiasaan menabung memiliki pengaruh lebih signifikan terhadap kondisi keuangan dibanding kesadaran spiritual semata. Artinya, nilai tanpa implementasi berisiko hanya menghasilkan ilusi ketahanan. Tantangannya bukan pada lemahnya konsep berbasis nilai, melainkan pada kegagalan mengubah nilai menjadi aturan operasional dalam keseharian.

Dalam konteks kenaikan harga energi, kebutuhan untuk mengelola keuangan secara strategis menjadi semakin penting. Efisiensi energi, pengendalian konsumsi, serta perencanaan keuangan jangka panjang dipandang sebagai bagian dari sistem ketahanan yang perlu dibangun. Ketahanan keuangan tidak muncul tiba-tiba saat krisis terjadi, melainkan terbentuk dari kebiasaan yang konsisten—dan tanpa itu, setiap tekanan ekonomi berpotensi kembali membuka kelemahan yang sama.