Dinamika ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir ditandai ketidakpastian, mulai dari pergeseran kebijakan moneter di negara maju hingga ketegangan geopolitik yang memengaruhi rantai pasok dunia. Di tengah tekanan tersebut, Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang disiplin dan koordinasi antarlembaga.
Pengakuan terhadap kinerja ekonomi Indonesia disampaikan dalam rangkaian IMF Spring Meetings di Washington D.C. pada pertengahan April 2026. Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam menjalankan disiplin fiskal yang kuat, termasuk mempertahankan defisit anggaran di bawah ambang tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan perekonomian Indonesia berada pada jalur yang tepat dan terkelola dengan baik. Ia menekankan upaya menjaga stabilitas makroekonomi tetap berjalan seiring dengan dorongan pertumbuhan, di tengah situasi global ketika banyak negara menghadapi tekanan inflasi dan konsekuensi terhadap laju ekonomi.
Menurut Perry, ketahanan tersebut turut ditopang permintaan domestik yang tetap kuat. Kondisi itu mencerminkan daya beli masyarakat yang dinilai masih terjaga, sejalan dengan kebijakan perlindungan ekonomi dan bantalan fiskal yang disebut ditempatkan secara tepat sasaran.
Dari sisi koordinasi kebijakan, Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono menjelaskan sinergi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah dilakukan melalui harmonisasi langkah, termasuk realokasi belanja negara ke sektor-sektor produktif. Kebijakan tersebut diarahkan agar belanja memiliki dampak pengganda bagi perekonomian, sekaligus menjaga beban utang tetap dalam koridor yang aman.
Otoritas ekonomi juga disebut mengadopsi bauran kebijakan yang terintegrasi untuk merespons tekanan eksternal yang kian kompleks. Perry menyebut respons kebijakan bersifat forward-looking atau berorientasi ke depan. Kebijakan moneter difokuskan pada stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga daya tarik aset domestik, sementara kebijakan makroprudensial tetap dibuat pro-pertumbuhan agar perbankan memiliki ruang menyalurkan kredit ke sektor usaha.
Selain itu, percepatan digitalisasi sistem pembayaran turut menjadi bagian dari penguatan fondasi ekonomi. Langkah ini dipandang sebagai upaya meningkatkan efisiensi transaksi, mendorong inklusi ekonomi, dan mempercepat perputaran aktivitas ekonomi di berbagai lapisan masyarakat.
Dalam agenda jangka panjang, pemerintah juga menyoroti transformasi struktural melalui hilirisasi industri dan pengembangan sektor berbasis teknologi tinggi. Orientasi tersebut diarahkan untuk menggeser ekspor dari bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, sehingga perekonomian dinilai lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Anton menambahkan pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun terukur disebut memberi ruang bagi pelaku usaha, baik eksportir maupun importir. BI juga memastikan likuiditas perbankan tetap memadai agar pembiayaan bagi dunia usaha tidak terhambat.
Apresiasi dari IMF disebut menjadi salah satu indikator kepercayaan internasional terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia. Pemerintah dan bank sentral menilai stabilitas yang terjaga menjadi modal untuk melanjutkan agenda pembangunan dan mempertahankan momentum pertumbuhan.
