Jakarta — Apresiasi Dana Moneter Internasional (IMF) dan investor global yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu bright spot ekonomi dunia dinilai menegaskan keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.
Persepsi positif tersebut ditopang oleh kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, serta sinergi antara otoritas moneter dan fiskal. Namun, capaian itu disebut belum cukup untuk menjawab tantangan ekonomi ke depan yang dinilai semakin kompleks.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai Indonesia perlu melangkah lebih jauh dari sekadar menjaga stabilitas menuju penguatan strategi pembiayaan pertumbuhan yang lebih terarah dan berkelanjutan. “Pengakuan ini tentu patut diapresiasi. Namun, tantangan saat ini bukan lagi soal stabil atau tidak, melainkan apakah kita memiliki arsitektur pendanaan yang kuat untuk menopang ambisi pertumbuhan ke depan,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, pendekatan kebijakan yang selama ini ditempuh—terutama dalam menjaga disiplin fiskal seperti defisit di bawah tiga persen dan rasio utang yang terkendali—menjadi fondasi penting. Meski demikian, ia menilai pasar global kini menuntut transparansi yang lebih dalam terkait arah pembiayaan ekonomi Indonesia.
“Pasar tidak hanya melihat angka-angka disiplin fiskal, tetapi juga ingin memahami cerita besar di baliknya—funding story Indonesia seperti apa, dan seberapa kredibel jalur kebijakan ke depan,” kata Fakhrul.
Ia mendorong transformasi komunikasi kebijakan fiskal dari pendekatan berbasis aturan (rule-based) menuju berbasis strategi (strategy-based). Dalam kerangka ini, pemerintah tidak hanya menyampaikan batasan fiskal, tetapi juga menjelaskan secara eksplisit sumber pembiayaan, komposisi pendanaan, serta mitigasi risiko untuk jangka menengah dan panjang.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kejelasan arah menjadi kunci. Pemerintah perlu lebih terbuka dalam menjelaskan bagaimana pertumbuhan akan dibiayai,” ujarnya.
Fakhrul juga menilai kebutuhan diversifikasi sumber pendanaan semakin mendesak, terutama di tengah perubahan struktur ekonomi global dan meningkatnya biaya pendanaan berbasis dolar. Ketergantungan pada mata uang kuat dipandang berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan.
Karena itu, ia mendorong Indonesia lebih aktif mengembangkan alternatif pembiayaan, termasuk melalui skema local currency settlement. “Likuiditas global tidak homogen. Ada sumber pembiayaan dengan biaya lebih rendah yang bisa diakses, termasuk melalui kerja sama bilateral maupun inovasi instrumen keuangan,” jelasnya.
Ia turut menyoroti peluang pemanfaatan mata uang dengan karakter biaya rendah seperti offshore renminbi (CNH) untuk mendukung perdagangan dan investasi bilateral secara lebih efisien.
Penguatan kemitraan internasional yang selama ini dibangun pemerintah dan Bank Indonesia, menurutnya, perlu diarahkan lebih konkret. Kerja sama tersebut dinilai tidak hanya bertujuan membangun kepercayaan, tetapi juga membuka akses pembiayaan baru melalui diversifikasi investor, akses likuiditas, serta perluasan penggunaan mata uang lokal.
“Kerja sama internasional harus menghasilkan manfaat nyata—baik dalam bentuk diversifikasi investor, akses likuiditas baru, maupun perluasan penggunaan mata uang lokal,” tegas Fakhrul.
Dalam lanskap global yang semakin terfragmentasi, ia menilai negara yang mampu mengamankan sumber pembiayaan alternatif sekaligus mengomunikasikan strateginya secara jelas akan memiliki keunggulan. “Stabilitas adalah titik awal, bukan tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikannya sebagai kekuatan untuk membiayai pertumbuhan, memperluas ruang kebijakan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi,” pungkasnya.
