Undang-Undang Investasi Nomor 143/2025/QH15 yang disahkan Majelis Nasional pada 11 Desember 2025 resmi menggantikan Undang-Undang Investasi Nomor 61/2020/QH14. Untuk mengoperasionalkan ketentuan baru tersebut, Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah panduan pelaksanaan sambil menunggu aturan turunan dari Pemerintah diterbitkan.
Pada 13 Februari 2026, Kementerian Keuangan telah menyerahkan kepada Pemerintah rancangan Keputusan yang merinci dan memandu pelaksanaan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Investasi. Rancangan ini disiapkan untuk menggantikan Keputusan No. 31/2021/ND-CP dan Keputusan No. 19/2025/ND-CP. Saat ini, rancangan tersebut masih dalam proses peninjauan di Kantor Pemerintah sebelum disampaikan kepada Pemerintah untuk diundangkan.
Seiring penyusunan Keputusan pengganti, Pemerintah juga tengah menyiapkan Resolusi mengenai kelanjutan penerapan peraturan rinci dan langkah-langkah spesifik guna mengatur serta membimbing pelaksanaan undang-undang yang telah diubah, ditambah, atau diganti. Resolusi ini diharapkan memungkinkan Keputusan No. 31/2021/ND-CP dan Keputusan No. 19/2025/ND-CP tetap diberlakukan hingga aturan pengganti diterbitkan.
Dalam dokumen No. 2519/BTC-PC yang dikirim kepada Komite Rakyat provinsi, dinas keuangan, serta badan pengelola kawasan industri, zona pengolahan ekspor, zona teknologi tinggi, dan zona ekonomi, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa selama menunggu Keputusan dan Dekrit Pemerintah yang baru, instansi terkait diminta tetap menerima dan memproses permohonan prosedur administrasi di bidang investasi sesuai tenggat waktu, tata cara, dan ketentuan yang tercantum dalam Dekrit No. 31/2021/ND-CP dan Dekrit No. 19/2025/ND-CP.
Terkait formulir dan pelaporan, Kementerian Keuangan juga meminta agar templat dokumen tetap menggunakan ketentuan dalam Surat Edaran No. 03/2021/TT-BKHĐT serta Surat Edaran No. 06/2025/TT-BKHĐT untuk prosedur investasi khusus, sepanjang masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Investasi No. 143/2025/QH15.
Langkah-langkah sementara ini ditujukan untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan proses administrasi di sektor investasi dan bisnis, serta mencegah terjadinya hambatan selama masa transisi penerapan regulasi.
Kementerian Keuangan juga meminta pemerintah daerah agar selama proses implementasi segera menyampaikan umpan balik secara tertulis apabila muncul kendala, sehingga kementerian dapat memberikan panduan dan solusi secara tepat waktu.
