Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong kolaborasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk memperluas akses kerja bagi lansia, seiring meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk lansia pada 2025 tercatat sekitar 11,93 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut terus meningkat sejalan dengan bertambahnya angka harapan hidup.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Estiarty Haryani, menyatakan kondisi itu menunjukkan Indonesia memasuki era masyarakat menua. Karena itu, ia menilai diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar potensi tenaga kerja lansia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Esti juga menyoroti tingkat partisipasi angkatan kerja lansia yang masih terbatas dibandingkan kelompok usia produktif. Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan masih terdapat potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan perlu menjadi perhatian bersama.
Adapun fokus yang didorong mencakup perluasan akses kerja inklusif bagi tenaga kerja lansia, memastikan penerapan kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif, serta pengembangan model penempatan dan pemberdayaan yang berkelanjutan dan dapat diterapkan di seluruh Indonesia.
Esti menegaskan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif bagi lansia memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, akademisi, komunitas, media, hingga mitra pembangunan.
Untuk memperkuat arah kebijakan tersebut, Kemnaker tengah menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus, termasuk tenaga kerja lanjut usia. “Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperluas akses, memperkuat perlindungan, serta memastikan kesempatan kerja yang layak bagi tenaga kerja lansia di Indonesia,” ujar Esti.
