Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong kolaborasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk memperluas akses kerja bagi tenaga kerja lanjut usia (lansia), seiring meningkatnya proporsi penduduk lansia di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2025 jumlah penduduk lansia mencapai sekitar 11,93 persen dari total populasi nasional. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menandai pergeseran menuju struktur masyarakat menua.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Estiarty Haryani, mengatakan kondisi tersebut memerlukan respons kebijakan yang lebih inklusif agar potensi tenaga kerja lansia dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia menilai tingkat partisipasi angkatan kerja lansia masih relatif rendah dibanding kelompok usia produktif, sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk membuka peluang kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan dalam workshop bertajuk “Inklusi untuk Semua: Lansia Bekerja, Lansia Sejahtera” di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Kegiatan tersebut menekankan pentingnya pengembangan model penempatan dan pemberdayaan lansia yang tidak hanya implementatif, tetapi juga dapat direplikasi secara nasional.
Dalam forum itu, Kemnaker juga menyoroti perlunya penguatan ekosistem ketenagakerjaan inklusif melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta mitra pembangunan.
Selain mendorong kerja sama, Kemnaker tengah menyusun regulasi berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus, termasuk lansia. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan untuk memperluas akses kerja, memperkuat perlindungan, serta memastikan tersedianya pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja lansia.
Upaya tersebut diarahkan untuk menjawab tantangan perubahan demografi sekaligus membuka peluang ekonomi baru dengan memanfaatkan pengalaman dan kompetensi kelompok usia lanjut dalam dunia kerja.
