Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menegaskan Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu bertransformasi menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah di tengah dinamika kebijakan fiskal dan tekanan terhadap Transfer ke Daerah (TKD). Pernyataan itu disampaikan dalam The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 di Solo, Kamis (16/4).

Agus menilai kekuatan ekonomi daerah ke depan tidak hanya ditentukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan juga oleh kemampuan BPD dalam mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah. Ia menyebut peran BPD tidak bisa lagi terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan yang pasif.

“BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional,” kata Agus.

Menurut Agus, kebijakan transfer kas daerah memiliki implikasi strategis terhadap likuiditas, kapasitas pembangunan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah. Ia juga menyoroti tekanan terhadap TKD dalam APBN yang berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, menekan belanja pembangunan, dan berdampak pada aktivitas ekonomi lokal.

Meski demikian, Agus memandang situasi tersebut sebagai peluang bagi BPD untuk mengambil peran lebih besar. Ia menilai tantangan fiskal dapat menjadi momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi.

Dalam forum yang dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ketua PERBAMIDA, serta para direktur utama dan direktur BPD dari seluruh Indonesia, Agus memaparkan tiga fokus penguatan BPD ke depan. Pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Kedua, transformasi digital dan operasional guna meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Ketiga, penguatan peran BPD dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif.

Agus menegaskan, dalam kondisi keterbatasan fiskal, BPD memiliki posisi strategis untuk mendukung pembangunan daerah. “Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.

Melalui forum tersebut, Asbanda berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan industri perbankan daerah dapat semakin kuat untuk memperkuat peran BPD. Agus menyatakan optimisme bahwa BPD dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, menjaga stabilitas keuangan regional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.