Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus Haryoto Widodo menegaskan Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu bertransformasi menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah di tengah dinamika kebijakan fiskal dan tekanan terhadap transfer ke daerah (TKD).
Agus menyampaikan, ke depan kekuatan ekonomi daerah tidak lagi hanya ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga oleh kemampuan BPD dalam mengelola dan mengakselerasi perputaran dana di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Agus yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jakarta dalam keterangan resmi pada Kamis (16/4/2026).
Ia menekankan peran BPD tidak bisa lagi terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan yang pasif. Menurutnya, BPD harus bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional,” kata Agus.
Agus menjelaskan, kebijakan transfer kas daerah memiliki implikasi strategis terhadap likuiditas, kapasitas pembangunan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di sisi lain, ia menyoroti tekanan terhadap TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan belanja pembangunan serta aktivitas ekonomi lokal.
Meski demikian, Agus memandang situasi ini sebagai momentum bagi BPD untuk mengambil peran yang lebih besar dalam memperkuat ekonomi daerah. Ia mendorong BPD mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi.
Lebih lanjut, Agus memaparkan tiga arah strategis penguatan BPD. Pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko untuk meningkatkan kredibilitas serta kepercayaan publik. Kedua, transformasi digital dan operasional guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Ketiga, penguatan peran BPD dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif.
Dalam kondisi keterbatasan fiskal, Agus menilai BPD memiliki posisi strategis untuk mendukung pembangunan daerah. “Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.
Ia juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, serta industri perbankan daerah guna memperkuat peran BPD.
