Friderica Widyasari Dewi menyatakan reformasi pasar modal Indonesia akan menjadi fokus pertamanya setelah disahkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, agenda tersebut sudah menjadi perhatian bahkan sebelum dirinya menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR.

“Reformasi integritas di pasar modal merupakan salah satu prioritas utama kita pada saat ini ketika nanti kita menjabat dan sebetulnya sudah kita lakukan dalam kemarin kami menjadi pejabat sementara,” ujar Friderica usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ia menegaskan reformasi integritas pasar modal menjadi prioritas utama OJK saat ini. Friderica juga menyebut terdapat delapan prioritas yang disiapkan, mencakup aspek likuiditas pasar, integritas data, hingga perlindungan investor.

Selain itu, OJK akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran di pasar modal. “Kita melakukan enforcement terhadap kasus-kasus yang terjadi di pasar modal dan akan ada lagi ya, akan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dan kita terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Friderica.

Untuk mendukung transformasi pasar modal, OJK juga membentuk satuan tugas khusus. Satgas ini akan bekerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta pihak-pihak terkait lainnya.

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan lima nama Anggota Dewan Komisioner OJK dalam Rapat Paripurna DPR ke-16 Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026. Pengesahan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan dari Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Dalam rapat tersebut, Puan menanyakan persetujuan anggota dewan atas hasil pembahasan Komisi XI. Setelah mendapat persetujuan, pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.

Dalam susunan yang disepakati, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, sementara Hernawan Bekti Sasongko didapuk sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.