Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada 2025 mencatat hasil solid. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38% dari target, menjadi salah satu capaian fiskal terkuat dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp1,39 triliun atau 91,87%. PAD disebut ditopang terutama oleh sektor pajak daerah. Sementara itu, realisasi belanja tercatat Rp3,32 triliun atau 91,36%, dengan belanja modal mencapai 94,06%. Angka belanja modal tersebut menggambarkan penekanan pada investasi infrastruktur dan layanan publik.

Capaian ini dikaitkan dengan kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, yang mendorong efisiensi belanja sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD.

Selain realisasi APBD, neraca daerah juga menunjukkan penguatan. Total aset Pemprov Sulawesi Utara tercatat Rp11,87 triliun, meningkat dari Rp10,78 triliun pada tahun sebelumnya. Aset tetap mendominasi dengan nilai sekitar Rp8,35 triliun, yang mencerminkan nilai sumber daya pada infrastruktur seperti tanah, gedung, jalan, jaringan, hingga irigasi.

Di sisi kewajiban, nilainya disebut turun menjadi Rp847 miliar dibanding tahun lalu. Ekuitas pemerintah daerah meningkat menjadi Rp11,02 triliun dari Rp9,52 triliun, yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang dinilai semakin prudent.

Dari indikator makro, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 2025 tercatat 5,66% (year on year/yoy), melampaui rata-rata nasional 5,11%. Inflasi pada Desember 2025 berada di 1,23% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi nasional 2,92%.

Untuk indikator sosial, tingkat kemiskinan Sulawesi Utara pada triwulan IV 2025 tercatat 6,62%, lebih rendah dari rata-rata nasional 8,25% dan disebut menjadi yang terendah di kawasan Sulawesi.