Konflik geopolitik global, terutama perang Rusia-Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, dinilai turut memicu krisis energi global. Dampaknya terlihat pada fluktuasi harga minyak dunia, gangguan rantai pasok energi, dan meningkatnya ketidakstabilan pasar internasional.

Dalam perspektif makroekonomi, gejolak tersebut kemudian merambat ke negara berkembang seperti Indonesia melalui mekanisme perdagangan internasional dan impor energi. Efek lanjutan di dalam negeri antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya inflasi yang bersifat cost-push, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta nilai tukar rupiah, hingga kenaikan biaya logistik dan biaya produksi di berbagai sektor ekonomi.

Rusia disebut sebagai salah satu eksportir utama gas dan minyak dunia. Sanksi ekonomi dari negara-negara Barat terhadap Rusia dinilai mengganggu distribusi energi, terutama di Eropa. Kondisi itu mendorong negara-negara Eropa mencari sumber energi alternatif, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan energi secara global.

Selain itu, ancaman penutupan Selat Hormuz dipandang berisiko besar terhadap jalur energi strategis dunia. Jalur tersebut disebut dilalui sekitar 20% hingga 30% distribusi minyak global. Jika terjadi gangguan, harga minyak berpotensi melonjak signifikan, bahkan diproyeksikan dapat menembus di atas 100 dolar AS per barel. Situasi ini dinilai akan meningkatkan kerentanan Indonesia sebagai negara net importir energi, memicu inflasi, menaikkan harga barang, serta menambah beban biaya produksi di berbagai sektor.

Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten/kota di Madura dinilai perlu menyiapkan langkah untuk meredam dampak krisis energi global terhadap struktur ekonomi lokal. Sejumlah strategi yang dipaparkan mencakup kebijakan adaptif, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan resiliensi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Strategi pertama adalah kebijakan stabilisasi jangka pendek untuk mengurangi dampak langsung kenaikan harga energi. Langkah yang disebutkan meliputi subsidi transportasi dan distribusi lokal bagi daerah yang mampu, terutama Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep yang memiliki sumber energi, khususnya untuk komoditas strategis seperti pangan dan bahan baku UMKM. Selain itu, operasi pasar dan pengendalian harga juga dipandang penting untuk menekan inflasi daerah, disertai bantuan langsung kepada UMKM dalam bentuk subsidi energi, bantuan tunai, atau dukungan lain guna menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha.

Kedua, penguatan ketahanan energi lokal melalui pengembangan sumber energi alternatif dan program efisiensi energi. Contoh yang disebut antara lain pemanfaatan panel surya untuk UMKM serta energi angin di wilayah pesisir. Pendekatan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar daerah.

Ketiga, penguatan UMKM dan industri lokal melalui pelatihan inovasi serta digitalisasi, kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro untuk memperluas akses pembiayaan, serta pengembangan klaster industri seperti batik, keris, meubel, dan garam agar mencapai skala efisiensi. Penguatan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing sehingga pelaku usaha lebih tahan terhadap tekanan biaya.

Keempat, peningkatan konektivitas dan infrastruktur untuk menekan biaya logistik. Upaya yang disorot mencakup perbaikan infrastruktur transportasi seperti jalan dan pelabuhan, penguatan konektivitas regional, serta pembangunan sistem logistik lokal seperti gudang dan penyimpanan dingin untuk sektor perikanan. Integrasi dengan pusat ekonomi regional seperti Surabaya juga dinilai penting untuk memperlancar arus barang dan jasa.

Kelima, diversifikasi ekonomi lokal agar ketergantungan pada sektor tradisional berkurang. Pengembangan pariwisata berbasis budaya, industri kreatif, ekonomi digital, serta hilirisasi produk lokal—misalnya garam menjadi produk industri bernilai tinggi—disebut dapat berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi guncangan dari luar.

Keenam, penguatan modal sosial dan organisasi lokal melalui koperasi serta asosiasi UMKM sebagai jaringan produksi dan distribusi, termasuk kerja sama dengan diaspora Madura untuk investasi dan akses pasar. Modal sosial dipandang penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis jejaring dan kepercayaan komunitas.

Berbagai strategi tersebut digambarkan sebagai pendekatan kebijakan terintegrasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga diarahkan untuk transformasi ekonomi daerah. Tujuannya membangun resiliensi ekonomi lokal agar dampak guncangan eksternal dapat ditekan dan kemandirian ekonomi daerah menguat.

Namun, upaya membangun ketahanan ekonomi lokal di Madura juga disebut menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan fiskal daerah yang membuat ruang pemberian insentif energi atau subsidi UMKM menjadi sempit, dengan ketergantungan tinggi pada transfer dari pemerintah pusat serta kendala keberlanjutan anggaran untuk program jangka panjang.

Kedua, kelemahan infrastruktur dan konektivitas, termasuk ketimpangan infrastruktur transportasi dan logistik, keterbatasan fasilitas penyimpanan seperti gudang modern dan gudang dingin, serta biaya logistik yang tetap tinggi dibandingkan kota-kota utama seperti Surabaya. Kondisi ini membuat setiap kenaikan harga energi cepat meningkatkan biaya ekonomi.

Ketiga, struktur ekonomi yang dinilai masih rendah dalam diversifikasi. Ketergantungan pada industri tradisional membuat sektor ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan, sementara pergeseran ke sektor bernilai tambah disebut berjalan lebih lambat.

Keempat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan teknis, kurangnya literasi digital, serta kesulitan pelaku UMKM beradaptasi dengan inovasi dan perubahan model bisnis.

Kelima, ketergantungan tinggi pada energi eksternal karena pasokan BBM sangat bergantung pada distribusi dari luar daerah. Pengembangan energi alternatif disebut memerlukan investasi dan teknologi, sehingga membuat kondisi ketahanan energi masih rentan.

Keenam, kelemahan organisasi dan kolaborasi kebijakan dalam aspek tata kelola, seperti koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, penerapan kebijakan yang tidak konsisten, serta keterbatasan monitoring dan evaluasi program yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan publik.

Ketujuh, keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM, mulai dari sulitnya memperoleh kredit perbankan formal, tingginya bunga atau persyaratan agunan, hingga rendahnya pemahaman keuangan. Hambatan ini membuat UMKM kesulitan melakukan investasi teknologi atau efisiensi energi.

Kedelapan, faktor sosial-budaya dan modal sosial. Meski modal sosial disebut kuat, pola bisnis yang cenderung konvensional dan konservatif, ketergantungan pada jaringan lokal, keterbatasan ekspansi ke pasar lebih luas, serta minimnya kerja sama skala besar dinilai dapat menghambat penguatan ekonomi.

Kesembilan, ketergantungan pada distribusi eksternal sebagai daerah periferal, yang membuat Madura bergantung pada pasokan barang dari luar, rentan terhadap fluktuasi harga global, dan sulit membangun kemandirian ekonomi secara cepat. Ketergantungan ini dinilai memperbesar dampak guncangan eksternal terhadap ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan ekonomi lokal di Madura membutuhkan kombinasi kebijakan jangka pendek untuk meredam dampak langsung krisis energi, serta penguatan kelembagaan yang berkelanjutan dan transformasi struktural agar ekonomi daerah lebih adaptif terhadap gejolak global.