Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Juni 2026. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah penetapan jajaran direksi baru untuk periode 2026–2030.
Menjelang RUPS tersebut, sejumlah nama dari beragam latar belakang—mulai dari industri pasar modal hingga BUMN—mulai mencuat sebagai kandidat. Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id, terdapat lima paket nama calon direksi yang sudah muncul.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menjelaskan bahwa batas akhir pengajuan kandidat ditetapkan pada 27 April, sementara pengajuan paket calon direksi BEI oleh Anggota Bursa (AB) ditetapkan hingga 4 Mei 2026. Pada periode yang sama, pendaftaran direksi Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dibuka hingga 27 April.
Hasan menyampaikan, struktur direksi BEI terdiri atas tujuh orang dengan kompetensi berbeda sesuai bidang masing-masing. Setiap posisi, menurut dia, membutuhkan keahlian khusus yang sejalan dengan fungsi operasional bursa. “Ada yang (bidangnya) perdagangan, tentu ahlinya di mekanisme dan penyelenggaraan perdagangan,” kata Hasan, seperti dikutip ulang Sabtu (18/4).
Seiring dibukanya pendaftaran, sejumlah nama mulai beredar. Di antaranya mantan Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Edwin Ridwan, kemudian Laksono Widodo yang merupakan mantan Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas, serta Plt. Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas Fifi Virgantria.
Nama Jeffrey Hendrik, yang saat ini menjabat Penjabat Sementara BEI menggantikan Iman Rachman, juga disebut ikut bersaing. Selain itu, terdapat Direktur Utama KPEI Iding Pardi dan Presiden Direktur Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana.
Ada pula satu nama lain yang disebut berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia, yakni Wuddy Warsono. Berdasarkan profil LinkedIn, Wuddy menjabat sebagai senior advisor di holding investasi Danantara sejak Juli 2025, dengan posisi berada di bawah Chief Investment Officer (CIO) atau Pelaksana di Bidang Investasi Pandu Patria Sjahrir.
Hasan juga menjelaskan bahwa OJK akan memberikan panduan terkait kelayakan perusahaan efek untuk mengajukan paket calon. Ia menyebut, per akhir Maret, angka statistik satu tahun ke belakang akan menjadi acuan eligibilitas perusahaan efek dalam mengajukan paket calon. “Jadi nanti kami akan memberikan guidance per akhir Maret itu angka statistik satu tahun ke belakang akan jadi acuan untuk eligibilitas atau kelayakan para perusahaan efek mengajukan paket calon,” ujar Hasan kepada wartawan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu (25/3).
Ia menegaskan, setiap Anggota Bursa yang mengusulkan kandidat wajib terlebih dahulu melakukan telaah terhadap paket yang diajukan. Setelah itu, OJK akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memproses pencalonan direksi BEI.
Hasan juga memastikan proses demutualisasi yang tengah berjalan tidak akan mengganggu tahapan pencalonan. “Nah nanti tentu pada saatnya demutualisasi ada, kami akan melakukan penyelarasan,” ucap Hasan.
