Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore LNG Abadi Masela di Jakarta, Selasa (24/2). Forum ini disebut sebagai wujud komitmen pemerintah menindaklanjuti aduan dunia usaha secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.

Dalam pernyataannya, Purbaya menekankan penguatan iklim usaha untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi. Ia menyampaikan bahwa iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan.

PSN Blok Masela yang dikelola INPEX sejak 1998 diproyeksikan menjadi penopang ketahanan energi nasional. Proyek ini memiliki kapasitas LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun, serta mencakup produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.

Dalam sidang, INPEX memaparkan perkembangan proyek dan kebutuhan dukungan pemerintah. Sejumlah hal yang disoroti antara lain penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta penurunan biaya komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI). Proyek ini ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027.

Dukungan juga disebut datang dari SKK Migas, termasuk persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta progres Front End Engineering Design (FEED). Meski demikian, masih terdapat tantangan yang perlu ditangani, seperti penerimaan masyarakat terdampak, penyelesaian skema kompensasi, serta kepastian pemanfaatan fasilitas kelautan, termasuk implementasi Carbon Capture and Storage (CCS).

Melalui Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses perizinan serta komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Hingga 24 Februari 2026, tercatat 92 aduan masuk melalui kanal debottlenecking, dengan 46 di antaranya telah disidangkan dan ditindaklanjuti.

Menutup sidang, Purbaya menegaskan pentingnya forum tersebut untuk menjaga sentimen positif dunia usaha. Menurutnya, penyelenggaraan sidang tidak hanya ditujukan menyelesaikan hambatan bagi pelapor, tetapi juga membangun kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha.