Mataram — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan menyatakan dukungan terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Program Desa Berdaya. Program ini menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan tersebut ditandai dengan kick off kolaborasi sektor jasa keuangan dalam Program Desa Berdaya yang digelar pada Selasa, 14 April 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara OJK, Pemerintah Provinsi NTB, dan mitra strategis untuk mendorong inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, pelaku usaha ultra mikro, dan masyarakat prasejahtera.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Training of Facilitator (ToF) bagi pendamping Desa Berdaya. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pendamping agar mampu memberikan edukasi keuangan yang sederhana, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menyebut Program Desa Berdaya sebagai bagian dari komitmen OJK dalam membangun sektor jasa keuangan yang inklusif serta berkontribusi pada pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya edukasi keuangan, akses pembiayaan, dan perlindungan konsumen agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat desa secara nyata dan berkelanjutan.
Dari sisi pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi NTB menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Program Desa Berdaya diharapkan menjadi pengungkit kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif, terarah, dan berkelanjutan.
Kegiatan juga diisi gelar wicara mengenai edukasi keuangan dan akses pembiayaan bagi komunitas rentan. Diskusi menghadirkan narasumber dari ILO dan Perkumpulan Gemapalu yang membahas perlunya peningkatan literasi keuangan, penguatan kapasitas masyarakat, serta perluasan akses pembiayaan sesuai potensi ekonomi lokal.
Selain itu, OJK bersama para pemangku kepentingan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Lombok Timur untuk meninjau kesiapan calon mitra pendamping dan offtaker dari pelaku usaha binaan Bank NTB Syariah dan Bank Mandiri. Dalam kunjungan tersebut, diusulkan tiga pelaku usaha potensial, yakni pengusaha peternakan ayam petelur, pengusaha kemiri, dan pengrajin Batik Sasambo. Ketiganya dinilai memiliki kinerja usaha yang baik serta rencana ekspansi, sekaligus menyatakan kesediaan berperan sebagai pendamping dan offtaker dalam program.
Ke depan, implementasi Program Desa Berdaya di NTB disebut akan terus diperkuat melalui inovasi lokal dan pengembangan ekosistem UMKM desa yang berkelanjutan. Sinergi lintas lembaga keuangan bersama FKIJK diharapkan tidak hanya memperkuat pembiayaan, tetapi juga mendorong budaya menabung, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan pembinaan usaha.
Melalui kolaborasi ini, Program Desa Berdaya diharapkan memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pembangunan yang lebih inklusif dengan menempatkan kesejahteraan keuangan sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
