Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan menyatakan dukungan terhadap inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Program Desa Berdaya. Program ini menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan tersebut ditandai dengan kegiatan kick off kolaborasi sektor jasa keuangan yang digelar di NTB. Program ini menjadi bentuk sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan mitra strategis untuk mendorong inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, pelaku usaha ultra mikro, dan masyarakat prasejahtera.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Training of Facilitator (TOF) bagi pendamping Desa Berdaya. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pendamping dalam menyampaikan edukasi keuangan yang sederhana, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pembukaan kegiatan diisi oleh perwakilan OJK, International Labour Organization (ILO), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mengatakan Program Desa Berdaya merupakan bagian dari komitmen OJK dalam membangun sektor jasa keuangan yang inklusif dan berkontribusi pada pembangunan nasional. “Melalui program ini, kami ingin memastikan edukasi keuangan, akses pembiayaan, dan perlindungan konsumen dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Program Desa Berdaya dinilai sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Selain pelatihan, kegiatan turut diisi gelar wicara yang menghadirkan narasumber dari ILO dan organisasi masyarakat. Diskusi membahas pentingnya literasi keuangan, penguatan kapasitas kelompok rentan, serta akses pembiayaan yang selaras dengan potensi lokal.
Sebagai tindak lanjut, OJK bersama para pemangku kepentingan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Lombok Timur. Kunjungan dilakukan untuk meninjau calon mitra pendamping dan offtaker dari pengusaha binaan Bank NTB Syariah dan Bank Mandiri. Sejumlah pelaku usaha yang diusulkan antara lain dari sektor peternakan ayam petelur, usaha kemiri, serta kerajinan Batik Sasambo.
Para pelaku usaha tersebut dinilai memiliki kapasitas dan kesiapan untuk mendukung implementasi program, termasuk berperan sebagai pendamping usaha dan offtaker bagi peserta Desa Berdaya.
Ke depan, pelaksanaan Program Desa Berdaya di NTB akan diperkuat melalui inovasi lokal dan pengembangan ekosistem UMKM desa. Sinergi antar lembaga keuangan juga diharapkan semakin optimal, tidak hanya dalam pembiayaan, tetapi juga dalam mendorong budaya menabung, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan pembinaan usaha.
Melalui langkah tersebut, Program Desa Berdaya diharapkan memberi dampak yang luas dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa lewat penguatan kesejahteraan keuangan.
