Upaya peningkatan transparansi pasar modal Indonesia menjelang evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terus berlanjut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijadwalkan menggelar pertemuan lanjutan dengan MSCI pada pekan ini untuk membahas perkembangan reformasi yang tengah berjalan.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari keterbukaan informasi yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyatakan kedua Self-Regulatory Organization (SRO) itu telah membuka data kepemilikan saham di atas 1% sebagai respons atas permintaan MSCI terkait peningkatan transparansi.

Menurut Hasan, data kepemilikan tersebut telah disampaikan kepada MSCI untuk dianalisis. Melalui pertemuan lanjutan, MSCI diharapkan dapat menilai apakah informasi yang dibuka sudah sesuai ekspektasi atau masih memerlukan tambahan data.

OJK menargetkan reformasi pasar modal ini rampung pada Maret. Sementara itu, MSCI dijadwalkan melakukan evaluasi lanjutan terhadap pasar modal Indonesia pada Mei, sehingga regulator masih memiliki waktu untuk melengkapi kebutuhan data yang diminta.

Dalam reformasi tersebut, BEI dan KSEI mulai membuka data kepemilikan saham di atas 1% sejak penutupan perdagangan Selasa (3/3). Informasi mengenai nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas ambang tersebut kini dapat diakses publik melalui situs resmi BEI.

Keterbukaan ini menjadi salah satu poin dalam proposal reformasi pasar modal yang diajukan kepada MSCI dan Financial Times Stock Exchange (FTSE). Kebijakan itu juga sejalan dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.04/2026 yang menetapkan BEI dan KSEI sebagai penyedia data kepemilikan saham perusahaan terbuka kepada publik.

Dengan dibukanya akses informasi tersebut, OJK berharap transparansi pasar modal Indonesia meningkat sekaligus mendukung proses evaluasi yang akan dilakukan MSCI pada periode mendatang.