Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penguatan upaya Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta strategi anti-fraud tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Watimena mengatakan, peningkatan kesadaran, pemantauan, dan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan perlu terus dilakukan secara konsisten dan komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong sinergi antara regulator, industri, dan penegak hukum agar menghasilkan dampak nyata.
Pernyataan itu disampaikan Sophia yang juga Anggota Dewan Komisioner OJK dalam webinar OJK Institute di Jakarta, Kamis. Ia mengingatkan bahwa tantangan sektor jasa keuangan semakin kompleks, terutama terkait upaya menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan.
Menurutnya, isu pencucian uang, pendanaan terorisme, fraud, dan korupsi merupakan risiko nyata yang terus berkembang dan perlu diwaspadai bersama. Berbagai isu tersebut tidak hanya dapat merugikan masyarakat melalui menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya biaya ekonomi, serta potensi kerugian finansial secara langsung, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum.
Selain itu, penguatan APU-PPT disebut dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing.
Dalam konteks penguatan pengawasan, Sophia menyampaikan bahwa Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF) pada 2029 menjadi momentum bagi Indonesia untuk memastikan kesiapan kerangka pengawasan yang dimiliki untuk diuji secara global. Ia juga menyebut salah satu isu yang menjadi perhatian FATF dalam evaluasi pada 2025 adalah transparansi dan pemanfaatan data beneficial ownership.
