Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat, salah satunya melalui penguatan ekosistem pesantren. Upaya ini disebut sebagai langkah strategis untuk mendukung program prioritas pemerintah sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) serta program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH). Kegiatan yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Selasa (14/4), itu turut melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dicky menilai pesantren dengan jumlah santri yang besar memiliki peran penting sebagai pusat pendidikan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Ia juga menyebut pesantren merupakan ekosistem yang kuat untuk mendukung program prioritas pemerintah yang berorientasi jangka panjang.
Dalam kesempatan itu, Dicky turut menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya tidak hanya terkait pemenuhan gizi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Ia menyatakan program tersebut sekaligus membuka peluang ekonomi, karena rantai pasoknya dapat melibatkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkebunan. Masyarakat sekitar pesantren, kata dia, berpotensi menjadi pemasok kebutuhan program sehingga mendorong perputaran ekonomi.
OJK, lanjut Dicky, tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai katalis dan fasilitator yang mempercepat konektivitas serta membuka akses dan membangun pemahaman melalui program yang menyentuh kebutuhan di lapangan. Melalui FEBIS, pelaku usaha diperkenalkan pada alternatif pembiayaan syariah dan dipertemukan langsung dengan lembaga jasa keuangan melalui skema business matching untuk membuka peluang memperoleh pembiayaan.
Dicky menekankan penguatan ekosistem pesantren memerlukan kolaborasi pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, pesantren, dan masyarakat.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya menyampaikan MBG menyasar kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta peserta didik termasuk santri. Pemerintah, menurutnya, ingin memastikan generasi penerus bangsa mendapatkan asupan gizi yang baik bahkan sejak dalam kandungan.
Sony juga menyebut program tersebut melibatkan jutaan relawan, khususnya dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga diharapkan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan serta efek berganda bagi perekonomian.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyatakan dukungannya terhadap MBG. Ia menilai program tersebut fundamental untuk meningkatkan kualitas sumber daya santri di masa depan, baik dari sisi intelektual, fisik, maupun rohaniah.
Rangkaian kegiatan ini disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi pesantren, termasuk mendukung program prioritas pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Melalui SAKINAH yang mengusung tema “Santri Sehat, Keuangan Kuat, Masa Depan Hebat”, OJK mendorong penguatan literasi keuangan syariah bagi generasi santri. Kegiatan ini diikuti sekitar ratusan santri dan memuat edukasi pengenalan produk serta layanan keuangan syariah, pengelolaan keuangan, kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal, serta pentingnya gizi dalam membentuk generasi sehat dan produktif.
OJK menyampaikan harapan agar santri tidak hanya memahami pentingnya menjaga kesehatan keuangan melalui pengelolaan yang baik dengan pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga menyadari pentingnya gizi untuk menunjang kesehatan jiwa dan raga sebagai bagian dari perencanaan kesejahteraan di masa depan.
Adapun FEBIS diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri atas pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama, pemasok dalam rantai pasok Program MBG, serta pelaku usaha di lingkungan pesantren. Kegiatan ini menghadirkan pemaparan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah dan sesi business matching dalam bentuk diskusi antara pelaku usaha dan PUJK syariah, untuk membantu peserta memilih alternatif produk keuangan syariah sesuai kebutuhan dan kemampuan.
OJK menyebut business matching dalam FEBIS berfokus pada peningkatan pemahaman produk dan layanan keuangan syariah serta mendorong potensi perluasan akses keuangan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan PUJK syariah. Dengan pendekatan tersebut, pelaku usaha diharapkan memahami aspek yang diperlukan untuk mengakses pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan.
Dalam rangkaian acara juga dilakukan peresmian fasilitas SPPG Pesantren sebagai implementasi Program Prioritas Pemerintah di ekosistem pesantren, simbolisasi pembukaan akses keuangan syariah pada pesantren, serta penandatanganan prasasti untuk 27 SPPG sebagai bagian dari penguatan ekosistem pesantren. Peresmian ini disebut sebagai wujud sinergi sektor keuangan syariah dan ekonomi riil untuk mendukung pengembangan ekosistem pesantren yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh, antara lain Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M Ismail Riyadi, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Yunita Lindasari, Wakil Ketua PBNU KH Amin Said Husni, Ketua Bidang Ekonomi PBNU KH Fahmi Akbar Idries, Ketua Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) PBNU Alissa Wahid, serta Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus.
