Sejumlah akademisi menilai pelaksanaan Resolusi No. 71-NQ/TW tentang terobosan pengembangan pendidikan dan pelatihan memerlukan solusi komprehensif agar kolaborasi antara negara, perguruan tinggi, dan dunia usaha tidak berhenti pada formalitas. Mereka menekankan pentingnya reformasi kelembagaan, penguatan kepercayaan antarpihak, serta pembentukan mekanisme kerja sama yang mengaitkan tanggung jawab dengan manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi.

Rektor Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Nasional Vietnam (VNU) Kota Ho Chi Minh, Prof. Dr. Ngo Thi Phuong Lan, menilai efektivitas model kolaborasi “tiga pihak” tidak ditentukan oleh banyaknya perjanjian yang ditandatangani, melainkan oleh tiga elemen kunci: kepercayaan, institusi, dan mekanisme tanggung jawab bersama.

Menurutnya, kepercayaan menjadi fondasi agar kerja sama melampaui bentuk seremonial. Kepercayaan perlu dibangun melalui tujuan bersama dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan inovasi, disertai komitmen jangka panjang terkait berbagi data, standar pelatihan, evaluasi kinerja, dan hak kekayaan intelektual. Dengan kepercayaan yang kuat, dunia usaha dinilai lebih bersedia berinvestasi pada pelatihan dan riset, kampus terdorong menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata, sementara negara menciptakan kondisi yang mendukung melalui kebijakan preferensial.

Ia juga menyoroti pentingnya kerangka kelembagaan yang transparan dan konsisten. Prof. Lan menilai sejumlah aturan terkait keuangan, kekayaan intelektual, pemanfaatan hasil riset, serta transfer teknologi masih belum seragam dan jelas. Ia mengaitkan kebutuhan penyempurnaan ini dengan rancangan Keputusan tentang kegiatan ilmiah, teknologi, dan inovasi di lembaga pendidikan tinggi, yang antara lain menekankan mekanisme “kepemilikan bersama atas hasil penelitian bersama” serta mendorong perusahaan menyumbang modal ke dana sains universitas.

Selain itu, ia mengusulkan adanya kriteria bersama untuk menilai efektivitas kerja sama berbasis hasil—seperti kualitas mahasiswa, jumlah paten, transfer teknologi, hingga pendapatan dari produk riset—serta mekanisme berbagi risiko ketika target tidak tercapai. Dari sisi model, ia menyebut “model segitiga inovasi” sebagai pendekatan yang dinilai efektif: negara berperan menciptakan institusi dan insentif, universitas menjadi pusat riset dan pelatihan, sementara bisnis menjadi mitra penerapan dan pengembangan.

Prof. Lan mencontohkan pendirian Pusat Inovasi VNU Kota Ho Chi Minh sebagai praktik kerja sama tiga pihak. Melalui perjanjian kerja sama antara VNU Kota Ho Chi Minh dengan Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh serta dengan dunia usaha, ia menilai kepercayaan antarpihak mulai terbentuk. Pusat tersebut diharapkan berkontribusi melatih sumber daya manusia berkualitas tinggi melalui program magang, koordinasi inkubasi startup, dan penguatan aktivitas kreatif, dengan dukungan mekanisme kebijakan dari pemerintah kota serta investasi dan kemitraan dari bisnis.

Ia menambahkan, kerja sama yang efektif juga dipandang relevan untuk mendorong transformasi digital dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja ekonomi baru, sekaligus membantu pelaksanaan resolusi strategis lain seperti Resolusi No. 57-NQ/TW dan Resolusi No. 59-NQ/TW yang menempatkan kolaborasi tiga pihak sebagai salah satu penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, Rektor Universitas Hoa Lu (Ninh Binh), Vu Van Truong, menilai model kerja sama negara–universitas–dunia usaha perlu dilegalkan agar tidak bersifat dangkal dan tidak berkelanjutan. Ia menyebut Resolusi 57-NQ/TW dan Resolusi 71-NQ/TW sebagai peluang besar bagi perguruan tinggi untuk berkembang, sekaligus menegaskan kerja sama tiga pihak sebagai salah satu solusi inti yang disiapkan Universitas Hoa Lu.

Menurut Truong, negara perlu secara tegas mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ia menggambarkan peran negara meliputi perencanaan serta pembangunan institusi dan kebijakan, termasuk investasi sumber daya, infrastruktur, dan insentif pajak guna memfasilitasi pelatihan, riset, transfer teknologi, dan inovasi. Perguruan tinggi diposisikan sebagai pusat pelatihan dan riset serta penggerak inovasi untuk pembangunan sosial-ekonomi, sedangkan dunia usaha menjadi penerima dan penerap produk pelatihan serta produk sains dan teknologi.

Ia menambahkan, kampus perlu menyiapkan sumber daya manusia, fasilitas, keuangan, dan program pelatihan yang memadai. Di sisi lain, dunia usaha didorong mendukung dan mendanai pelatihan, riset, transfer teknologi, serta menyediakan lingkungan praktik, magang, dan penelitian eksperimental.

Truong juga mengusulkan pembentukan Komite Pengarah oleh kementerian, sektor, dan daerah yang mengelola lembaga pendidikan tinggi untuk mengoordinasikan kerja sama tiga pihak. Tugasnya antara lain menyarankan definisi model kerja sama, menyusun rencana kerja sama tahunan, serta mendorong, memeriksa, dan mengawasi pelaksanaan kerja sama agar sesuai komitmen dan ketentuan hukum.

Dari Universitas Van Lang, Dr. Nguyen Van Dao menekankan perlunya solusi yang benar-benar kolaboratif dan konsisten guna mengatasi pola pikir administratif serta pendekatan formalistik. Ia mengutip garis besar Resolusi 71-NQ/TW yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai inti pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan pendorong ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi. Ia juga merujuk Resolusi 57-NQ/TW yang menempatkan pengembangan sains, teknologi, inovasi, dan transformasi digital sebagai prioritas terobosan, dengan penekanan pada peran negara, peran sentral perusahaan, dan peran penting komunitas ilmiah.

Dao mendorong penyempurnaan kerangka kelembagaan dengan prinsip “selangkah lebih maju”, termasuk peninjauan dan revisi aturan terkait pengelolaan proyek riset, investasi publik, anggaran, aset publik, kekayaan intelektual, dan pengadaan publik. Ia juga menilai universitas perlu ditegaskan sebagai “lembaga penelitian yang kuat” dengan kewenangan mengusulkan dan menyelenggarakan tugas riset, terutama riset terapan dan transfer teknologi. Mekanisme pengadaan riset, menurutnya, perlu bergeser dari alokasi administratif menjadi kontrak berbasis hasil yang berasal dari kebutuhan negara, daerah, dan bisnis.

Selain itu, Dao menekankan otonomi yang “sejati” bagi perguruan tinggi—bukan hanya finansial, tetapi juga otonomi dalam mengorganisasi riset, memanfaatkan sumber daya, dan bekerja sama dengan dunia usaha. Ia juga mendorong pembaruan sistem evaluasi dan pemeringkatan dengan memasukkan hasil riset terapan, penemuan, solusi bermanfaat, serta pendapatan dari transfer teknologi sebagai kriteria penting.

Ia mengusulkan pembentukan pusat inovasi interdisipliner berbasis model terbuka di universitas, yang memungkinkan dosen, ilmuwan, mahasiswa, peneliti, dan pakar bisnis terlibat dalam proyek bersama. Dalam skema tersebut, perusahaan berperan sebagai perancang bersama persoalan riset, berkolaborasi sepanjang proses, dan menerima hasilnya, sementara hasil riset menjadi dasar penyesuaian program pelatihan.

Dao juga menyoroti perlunya reformasi mekanisme keuangan riset terapan dan inovasi menuju model yang dipimpin negara dengan bisnis sebagai investor utama. Dana anggaran negara diposisikan sebagai “modal awal” untuk fase riset awal yang berisiko tinggi, sementara perusahaan berkontribusi pada fase pengembangan produk, pengujian, dan komersialisasi melalui kontrak atau perjanjian investasi yang jelas. Ia menambahkan pentingnya mekanisme pembagian manfaat hasil riset yang melindungi hak dosen, ilmuwan, dan lembaga pendidikan tinggi guna memperkuat motivasi.

Di sisi lain, Profesor Madya Pham Xuan Khanh, Rektor Sekolah Tinggi Teknologi Hanoi, menekankan kebutuhan lembaga pendidikan vokasi untuk menjaga hubungan erat dengan dunia usaha, mulai dari pengembangan kurikulum, dukungan peralatan, peningkatan kualitas pengajar, penyerapan lulusan, hingga kerja sama riset, pembuatan produk, dan transfer teknologi. Ia juga mendorong mekanisme pelatihan di tempat kerja, pelatihan yang disesuaikan, serta model kerja sama seperti pendirian pusat pelatihan, riset, dan produksi di dalam lembaga pendidikan, termasuk pembentukan perusahaan untuk mengomersialkan produk sains dan teknologi.

Khanh mengajukan sejumlah rekomendasi, antara lain investasi dana untuk pengembangan sumber daya manusia sains dan teknologi melalui pelatihan lanjutan bagi dosen dan staf, serta pembekalan pengetahuan terkait kebijakan hukum, penilaian teknologi dan kekayaan intelektual, transfer teknologi, komersialisasi hasil riset, negosiasi kontrak, dan kewirausahaan teknologi. Ia juga mendorong peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan pembangunan platform digital bersama, termasuk repositori materi belajar digital, perpustakaan elektronik, sistem manajemen siswa, serta sistem manajemen pembelajaran.

Selain itu, ia mengusulkan agar lembaga pendidikan vokasi diberi kondisi untuk menerima proyek ODA dari negara maju sebagai salah satu bentuk kemitraan publik-swasta, serta membuka peluang bagi lembaga pelatihan tingkat perguruan tinggi berkualitas tinggi untuk berpartisipasi dalam “Program Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Industri Semikonduktor”.

Salah satu usulan yang ia tekankan adalah kewajiban bagi perusahaan yang berinvestasi di Vietnam untuk mendukung lembaga pelatihan. Menurutnya, pemerintah dapat menyiapkan kebijakan dan mekanisme insentif khusus untuk mendorong partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan rantai pasokan dan menarik investasi teknologi tinggi. Sebagai imbalannya, perusahaan di sektor terkait didorong mendukung lembaga pelatihan melalui investasi teknologi, pengiriman ahli untuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, penyediaan kesempatan belajar, dan dukungan penempatan kerja, termasuk pembangunan pusat pelatihan dan riset terpadu, laboratorium, serta fasilitas praktik.

Para narasumber juga menilai selama ini kerja sama negara–sekolah–dunia usaha kerap terbatas pada penandatanganan nota kesepahaman antara kampus dan perusahaan, dengan keterlibatan negara yang minim. Ke depan, peran negara dipandang perlu diperkuat sebagai koordinator, pendorong, inspektur, dan pengawas kerja sama dalam pelatihan sumber daya manusia, riset ilmiah, dan transfer teknologi, agar seluruh pihak mematuhi ketentuan hukum dan komitmen yang disepakati.