Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalimantan Selatan menaruh perhatian pada peningkatan kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, khususnya pada aspek ekonomi dan keuangan. Upaya ini diarahkan agar pelaporan lebih adaptif serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Peningkatan kualitas tersebut dilakukan melalui pendalaman materi yang menitikberatkan pada efektivitas sistem pelaporan. Dengan pendekatan itu, dokumen LKPj diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan mampu mencerminkan capaian kinerja secara objektif.
Dalam rangka memperkaya referensi penyusunan standar pelaporan, rombongan Pansus II yang dipimpin Wakil Ketua Pansus II, H. Suripno Sumas, melakukan kunjungan komparasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 16 April 2026.
Suripno menyampaikan kunjungan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait pelaporan pertanggungjawaban. Ia menilai proses pelaporan selama ini cenderung berulang sehingga diperlukan pembelajaran dari daerah lain agar laporan yang dihasilkan lebih berbobot dan fungsional.
Menurutnya, pembaruan sistem pelaporan menjadi penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada dokumen. Rekomendasi itu diharapkan dapat ditindaklanjuti dan menjadi tolok ukur dalam evaluasi program pembangunan di masa mendatang.
Pendekatan tersebut juga dinilai dapat memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah, terutama pada sektor ekonomi dan keuangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
Kunjungan Pansus II DPRD Kalimantan Selatan disambut Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD DIY, Tri Suyutiyanto. Ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menyebut diskusi yang berlangsung menjadi ajang pertukaran informasi yang konstruktif.
