Pemerintah memperkuat bauran kebijakan untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik dan berbagai risiko global agar perekonomian domestik tetap stabil. Langkah ini mencakup penguatan kebijakan fiskal dan moneter, menjaga konsumsi dalam negeri, serta memperluas kerja sama ekonomi internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berupaya menjaga kinerja APBN tetap stabil dan sehat dengan memastikan penerimaan negara tetap kuat. Pemerintah juga melakukan efisiensi belanja serta melakukan refocusing anggaran ke sektor-sektor produktif.
Airlangga menilai ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi.
Di sisi moneter, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi pasar dan penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal.
Pemerintah juga menargetkan konsumsi domestik tetap kuat di tengah potensi dampak konflik geopolitik. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendorong daya beli masyarakat dengan mempercepat penyaluran stimulus fiskal, termasuk bantuan pangan dan program perlindungan sosial.
Selain itu, pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui implementasi program biodiesel B50 serta pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Airlangga menyampaikan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi dalam negeri.
Untuk memperkuat posisi ekonomi nasional, pemerintah juga memperluas kerja sama internasional dengan tujuan memperkuat akses pasar bagi eksportir sekaligus melakukan diversifikasi pasar ekspor. Airlangga menyebut sejumlah kerja sama perdagangan yang tengah dijajaki, antara lain Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia.
Menurutnya, perluasan kerja sama tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Di tingkat bilateral, pemerintah turut memperkuat kerja sama guna mendukung ketahanan energi, industri, dan stabilitas ekonomi. Airlangga mencontohkan Indonesia dan Rusia telah menyepakati kerja sama di bidang energi, termasuk pasokan minyak mentah dan LPG melalui skema antarpemerintah (G2G) dan antarbisnis (B2B).
Kedua negara juga berencana mengembangkan kontrak jangka panjang, membangun infrastruktur penyimpanan, serta menjajaki kerja sama di bidang nuklir dan mineral. Airlangga menambahkan Rusia juga menyatakan komitmen untuk mendukung kepentingan strategis Indonesia, termasuk terkait aksesi ke BRICS dan konsultasi mengenai isu global.
Secara keseluruhan, pemerintah menilai perluasan kerja sama ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan perdagangan dan investasi, serta pendalaman kerja sama moneter untuk memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara.
