Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri di tengah dinamika ekonomi global yang dinilai penuh tantangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi. Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam keynote speech secara virtual pada Focus Group Discussion (FGD) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bidang International Affairs, Jumat (17/04).
Meski demikian, Airlangga menyampaikan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11% pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3% pada 2026, dengan inflasi yang terkendali serta tingkat kepercayaan konsumen yang disebut tetap berada pada level optimis. Surplus neraca perdagangan juga dilaporkan berlanjut, mencerminkan fundamental eksternal yang solid.
Ketahanan ekonomi tersebut, menurut paparan pemerintah, ditopang permintaan domestik yang berkontribusi sekitar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta struktur pembiayaan yang dinilai sehat dengan rasio utang luar negeri yang relatif rendah. Di sektor keuangan, perbankan disebut tetap solid dengan likuiditas memadai dan permodalan yang kuat untuk menopang stabilitas sistem keuangan.
Untuk memitigasi berbagai risiko global, pemerintah memperkuat bauran kebijakan. Dari sisi fiskal, penguatan APBN dilakukan melalui optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, serta refocusing anggaran ke sektor produktif.
Sementara dari sisi moneter dan sektor keuangan, pemerintah menyatakan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi pasar dan penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal.
Pemerintah juga mempercepat penyaluran stimulus fiskal guna menjaga daya beli masyarakat, termasuk bantuan pangan dan program perlindungan sosial. Di sektor energi, langkah penguatan ketahanan dilakukan melalui implementasi program biodiesel B50 dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik.
Di sisi eksternal, pemerintah memperluas kerja sama internasional untuk diversifikasi risiko dan penguatan akses pasar. Sejumlah perjanjian perdagangan, seperti Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia, disebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Penguatan kerja sama bilateral juga disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkokoh ketahanan ekonomi, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Pada sektor energi, pasokan minyak mentah dan LPG disebut diamankan melalui skema G2G dan B2B, dengan rencana pengembangan kontrak jangka panjang, infrastruktur penyimpanan, serta penjajakan kerja sama nuklir dan mineral.
Di bidang industri, kedua negara mendorong penguatan manufaktur dan hilirisasi sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Rusia juga disebut berkomitmen mendukung kepentingan strategis Indonesia, termasuk terkait aksesi ke BRICS dan konsultasi isu global. Kerja sama ekonomi diperluas melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan pendalaman kerja sama moneter guna memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara.
Menutup pemaparannya, Airlangga menyebut partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk AZEC, menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi kawasan. Melalui kolaborasi tersebut, Indonesia mendorong pengembangan energi bersih dan diversifikasi sumber energi sebagai langkah menuju transisi energi berkelanjutan.
Agenda virtual itu turut dihadiri antara lain Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun, Ketua Bidang International Affairs PP ISEI Muh. Edhie Purnawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Denny Abdi, Wakil Dekan Fisipol UGM Poppy Sulistyaning Winanti, serta pengurus dan anggota ISEI dan pemangku kepentingan terkait.
