Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council untuk memperkuat agenda inklusi keuangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembentukan lembaga tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dirancang untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang telah dibentuk pada 1 September 2016.
“Bapak Presiden telah memerintahkan untuk pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Saat ini sedang disiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang PPSK,” kata Airlangga saat peluncuran AKSI KLIK di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sekaligus Ketua Sekretariat DNKI, Ali Murtopo Simbolon, menjelaskan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan merupakan transformasi dari rencana pembentukan Komite Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan (KNLIK) yang sebelumnya telah disiapkan pemerintah.
Ali menyebut, sebelum ada arahan Presiden untuk membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, pemerintah telah menyelesaikan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pembentukan KNLIK. Proses harmonisasi regulasi tersebut juga disebut telah rampung pada tahun lalu.
“Dengan ada arahan Bapak Presiden, ini langsung kita bergerak untuk mentransformasikan menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Ali pada kesempatan yang sama.
Menurut Ali, proses pembentukan kini telah memasuki tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga, serta tengah dilakukan partisipasi publik. Pemerintah berharap proses tersebut dapat segera rampung agar usulan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dapat disampaikan ke Sekretariat Negara untuk memperoleh persetujuan Presiden.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah kita sempurnakan dan sudah disampaikan kembali ke Sekretariat Negara,” tuturnya.
Rencana pembentukan dewan ini juga terkait dengan pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Ratu Máxima selaku UN Secretary General Special Advocate for the Financial Health. Airlangga mengatakan, arahan Presiden bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam tata kelola kesehatan keuangan nasional.
“Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan bilateral Bapak Presiden, antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan DNKI,” kata Airlangga usai mendampingi Presiden menerima Ratu Máxima di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Inisiatif tersebut disebut turut diperkuat dengan rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, serta integrasi digital ID guna memperluas akses dan manfaat layanan keuangan.
