Pemerintahan Presiden Donald Trump menyiapkan kebijakan baru yang akan mewajibkan perbankan di Amerika Serikat mengumpulkan data kewarganegaraan nasabah. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap sistem keuangan.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bank perlu bersiap menjalankan kebijakan tersebut meski berpotensi menimbulkan keberatan dari industri perbankan. Ia menyampaikan pernyataan itu dalam wawancara di forum Invest in America di Washington, DC, seperti dikutip CNBC pada Jumat (17/4).
“Jika Kementerian Keuangan dan regulator perbankan mengatakan itu adalah tugas mereka, maka itu adalah tugas mereka,” kata Bessent.
Menurut Bessent, kebijakan tersebut sedang diproses dalam bentuk perintah eksekutif (executive order/EO) yang telah dibahas selama beberapa bulan terakhir dan kini disebut semakin mendekati tahap implementasi.
Langkah ini juga dikaitkan dengan upaya yang lebih luas dari pemerintahan Trump untuk menghubungkan kebijakan imigrasi dengan pengumpulan data di dalam negeri, termasuk melalui sektor keuangan.
Saat ini, perbankan di AS tidak mewajibkan dokumen kewarganegaraan untuk membuka rekening. Bank pada umumnya hanya diwajibkan melakukan verifikasi identitas melalui aturan “know your customer” (KYC) untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.
Namun, Bessent menilai ketentuan tersebut belum memadai. Ia mempertanyakan mengapa warga negara asing yang status hukumnya tidak diketahui masih dapat membuka rekening bank.
“Mengapa warga negara asing yang tidak dikenal bisa membuka rekening bank? Tugas eksekutif bank adalah mengenal nasabahnya. Bagaimana Anda bisa mengenal nasabah jika Anda tidak tahu apakah mereka memiliki status legal atau ilegal, apakah mereka warga negara AS atau pemegang green card?” ujarnya.
Bessent juga menyebut negara lain telah lebih dulu menerapkan aturan serupa dan menilai AS memerlukan regulasi yang lebih ketat. “Setiap negara lain melakukannya. Setiap negara. Harus ada aturan yang lebih ketat,” katanya.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Partai Republik. Senator Tom Cotton sebelumnya mengajukan rancangan undang-undang yang mewajibkan bank dan lembaga keuangan memverifikasi status kewarganegaraan atau izin tinggal nasabah.
Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut, termasuk risiko meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak memiliki akses layanan perbankan (unbanked), terutama dari kalangan imigran.
Lembaga pemikir American Action Forum memperkirakan aturan verifikasi kewarganegaraan dapat menambah beban administrasi bank secara signifikan, dengan tambahan 30 juta hingga 70 juta jam kerja dan biaya yang diperkirakan mencapai US$2,6 miliar hingga US$5,6 miliar.
Bessent menegaskan imigran ilegal tidak memiliki hak untuk berada dalam sistem perbankan AS, sehingga kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah untuk memperketat pengawasan sektor keuangan.
