Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik.
Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan mengatakan penyusunan laporan keuangan tidak semata-mata ditujukan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan publik. Menurutnya, tujuan utama penyusunan laporan keuangan bukan hanya mengejar opini WTP, melainkan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Felix setelah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jumat (17/4). Ia menyebut langkah itu bukan sekadar memenuhi standar atau prosedur, melainkan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Felix juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan selama kurang lebih 30 hari, terhitung sejak 3 Februari hingga Maret 2026. “Pada kesempatan ini kami menyerahkan LKPD 2025 untuk selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Besar harapan kami dapat kembali meraih opini WTP sebagai motivasi untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Felix.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah Dodik Achmad Akbar mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati Barito Utara beserta jajaran dalam penyerahan LKPD tersebut. Ia menyampaikan LKPD akan diperiksa oleh tim BPK sesuai waktu yang telah ditentukan, serta berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus ditingkatkan agar pemerintah daerah kembali meraih opini WTP.
Kegiatan penyerahan LKPD itu turut dihadiri kepala perangkat daerah serta undangan terkait lainnya. Penyerahan LKPD diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Utara secara berkelanjutan.
