Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Dokumen tersebut diserahkan langsung Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, dan diterima Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, di Kota Gorontalo, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan LKPD ini disebut sebagai bentuk komitmen Pemkab Bone Bolango dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, bertanggung jawab, serta patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga menyatakan dukungan terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan BPK secara independen dan profesional.

Hery Purwanto menjelaskan, penyampaian laporan keuangan merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah laporan diterima, BPK akan melaksanakan pemeriksaan dalam kurun waktu dua bulan hingga penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta opini.

Menurut Hery, Tahun Anggaran 2025 menjadi periode awal bagi kepala daerah yang baru dalam menjalankan program pemerintahan secara penuh. Karena itu, kualitas laporan keuangan dinilai menjadi cerminan penting terhadap kinerja awal pemerintahan.

Ia menambahkan, tim BPK telah melakukan prosedur analitis awal terhadap laporan yang diserahkan untuk memastikan kesesuaian data dengan dokumen pendukung. Pemeriksaan lanjutan direncanakan segera dilaksanakan setelah penandatanganan surat tugas.

Dalam pemeriksaan tahun ini, BPK menaruh perhatian pada sejumlah hal, di antaranya implementasi kebijakan opsen pajak yang mulai diberlakukan pada 2025 serta pelaksanaan program digitalisasi di sektor pendidikan yang didukung melalui dana alokasi khusus (DAK).

BPK juga menyatakan akan menyesuaikan mekanisme pemeriksaan dengan kebijakan kerja pemerintah, termasuk kemungkinan penerapan Work From Home (WFH) maupun Work From Anywhere (WFA), tanpa mengurangi kualitas dan integritas proses audit.

Pada kesempatan yang sama, Hery menekankan pentingnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengapresiasi capaian pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang dinilai telah melampaui target nasional, seraya mendorong perbaikan dilakukan secara berkelanjutan.

Melalui tahapan pemeriksaan ini, Pemkab Bone Bolango bersama pemerintah daerah lainnya di Provinsi Gorontalo diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.