PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (31/3/2026). Penyerahan dilakukan di Gedung BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru.
LKPD diserahkan oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, didampingi Sekretaris Daerah Sudandri SH, Inspektur Daerah Rawelly, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fajar Triasmoko. Dokumen diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Riau Binsar Karyanto beserta jajaran.
Prosesi penyerahan diawali dengan penandatanganan dokumen LKPD oleh Bupati Asmar dan Kepala BPK RI Perwakilan Riau Binsar Karyanto. Penyerahan LKPD unaudited ini disebut bertujuan mempercepat proses audit BPK guna memperoleh opini atas laporan keuangan, sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Dalam sambutannya, Binsar Karyanto menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kepulauan Meranti karena menyerahkan LKPD tepat waktu. Ia berharap laporan keuangan kali ini dapat mengantarkan Meranti meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan catatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan informasi keuangan yang lengkap, tepat, dan akuntabel kepada tim pemeriksa.
“Kami mohon kepada semua OPD membantu Tim Pemeriksa BPK RI memberikan laporan yang lengkap dan tepat agar LKPD Meranti dapat dipercaya oleh masyarakat dan opini Meranti kembali naik menjadi WTP,” ujar Binsar.
Sementara itu, Bupati Asmar menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Riau atas bantuan dan bimbingan dalam penyiapan LKPD. Ia menegaskan penyerahan LKPD merupakan kewajiban konstitusional untuk memberikan gambaran akurat pengelolaan keuangan daerah serta laporan kinerja pemerintah daerah.
Asmar juga menyebut penyerahan LKPD menjadi langkah penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan harapan BPK, ia menargetkan Kepulauan Meranti dapat meningkatkan opini dari sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP.
Untuk mendukung target tersebut, Asmar menginstruksikan seluruh OPD agar memenuhi kebutuhan pemeriksaan dengan menyampaikan laporan yang lengkap, jelas, dan akuntabel. “Kita sangat berharap untuk LKPD kali ini meraih opini WTP, dan saya mengintruksikan kepada seluruh OPD untuk memberikan laporan yang lengkap, jelas, akuntable, sesuai permintaan tim pemeriksa BPK RI,” katanya.
