Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang terus memperkuat tata kelola keuangan daerah. Upaya ini ditandai dengan kunjungan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membahas penguatan pengelolaan APBD bersama jajaran Pemko Padang Panjang pada Jumat, 27 Maret 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung secara koordinatif dengan fokus pada penguatan tata kelola APBD. Salah satu pembahasan utama adalah percepatan pemanfaatan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk mendukung pemulihan pascabencana serta peningkatan kesiapsiagaan bencana.

Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Itjen Kemendagri, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan pelaksanaan APBD berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia juga menyoroti peran kualitas dan akurasi data sebagai faktor kunci untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, data yang akurat akan membantu memastikan perencanaan dan realisasi anggaran selaras serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, pertemuan turut membahas penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pendampingan pengelolaan APBD agar tetap sesuai regulasi dan berjalan tertib. Allex menyebut Pemko juga diminta memastikan kesiapan data APBD, laporan pengawasan APIP, serta laporan triwulanan yang akan disampaikan pada awal April.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) Kemendagri, Bachril Bakri, menyampaikan bahwa alokasi TKD 2026 untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak mengalami pemotongan, melainkan dikembalikan setara dengan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah terdampak bencana.