Pemerintah Kota Padang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan LHP tersebut dilakukan bersamaan dengan entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor BPK Sumbar, Selasa (10/2/2026).

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Ia menegaskan, hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah Kota Padang berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK. Ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Maigus Nasir.

Maigus Nasir juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan interim LKPD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 yang akan berlangsung selama 33 hari ke depan. Ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif, menyiapkan data yang dibutuhkan, serta menindaklanjuti temuan secara cepat dan tepat.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra menyampaikan bahwa pemeriksaan interim atas LKPD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 dijadwalkan berlangsung mulai 11 Februari hingga 28 Maret 2026.

“Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kualitas laporan keuangan serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Kami mohon dukungan dari Pemerintah Kota Padang untuk kelancaran proses pemeriksaan,” kata Sudarminto.

Dalam kegiatan tersebut, Maigus Nasir turut didampingi Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Plt. Inspektur Isrin Ishak, serta Sekretaris Bappeda Novalino.