Pemerintah Kota Tarakan memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan SP2D Online, E-Catalog versi 6, dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Penguatan sistem ini disampaikan Wali Kota Tarakan, Khairul, saat membuka sosialisasi yang diikuti bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (30/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Khairul menekankan pentingnya kesiapan aparatur menghadapi perubahan sistem berbasis elektronik, terutama terkait keamanan data dan efektivitas administrasi. Menurutnya, digitalisasi memang dapat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi, namun aspek perlindungan data harus menjadi perhatian utama.
Khairul mengingatkan bahwa penerapan sistem digital tanpa penguatan pengamanan berpotensi menimbulkan risiko baru, termasuk kebocoran data. Ia meminta agar pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif sehingga digitalisasi tidak justru membuka celah keamanan.
Selain keamanan, ia juga menyinggung mekanisme verifikasi dalam pengelolaan keuangan yang dinilai perlu disederhanakan agar tidak memperlambat proses. Khairul menilai verifikasi yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak dapat mengganggu efisiensi sekaligus meningkatkan potensi risiko.
Pemkot Tarakan menilai digitalisasi merupakan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan daerah seiring tuntutan transparansi dan kecepatan layanan. Namun, implementasinya disebut harus disertai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, termasuk pengaturan sistem pengamanan.
Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan agar mampu mengoperasikan sistem digital secara optimal. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, jajaran perbankan daerah, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Tarakan.
