Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan strategi fiskal untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Langkah ini didukung capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I 2026 yang dinilai menjadi pijakan awal dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kondisi fiskal daerah saat ini berada pada posisi yang relatif kuat. Menurut dia, capaian tersebut menjadi modal untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Pramono memaparkan, APBD DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Hingga 31 Maret 2026, realisasi mencakup pendapatan daerah Rp9,57 triliun (13,39 persen), belanja daerah Rp10,38 triliun (13,97 persen), penerimaan pembiayaan Rp5,82 triliun (58,92 persen), serta pengeluaran pembiayaan Rp243,2 miliar (3,45 persen), dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Rp4,77 triliun.
Di tengah capaian tersebut, Pemprov DKI mulai mengkaji kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan. Salah satu opsi yang disiapkan ialah pemberian insentif fiskal melalui instrumen perpajakan yang lebih kompetitif, termasuk kemungkinan relaksasi sebagai respons terhadap tekanan geopolitik.
Sejumlah indikator ekonomi Jakarta juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat 5,21 persen, melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Optimisme masyarakat tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang mencapai 145,5 pada Maret 2026.
Dari sisi konsumsi, penjualan riil meningkat 4,92 persen secara tahunan pada Februari 2026, yang mengindikasikan daya beli masyarakat masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Kinerja transportasi publik juga meningkat, dengan jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai 112 juta penumpang sepanjang triwulan pertama 2026.
Stabilitas harga turut menjadi penopang aktivitas ekonomi. Inflasi Jakarta tercatat 3,37 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan angka nasional. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 439,12 ribu orang atau 4,03 persen, sedangkan rasio gini turun dari 0,441 menjadi 0,423.
Di bidang ketenagakerjaan, partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 65,47 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 5,18 juta orang atau bertambah sekitar 46,8 ribu orang dibanding periode sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati menyebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan pertama mencapai Rp8,74 triliun atau 15,16 persen dari target tahunan. Ia menambahkan, pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi Rp7,64 triliun atau 87,45 persen dari total PAD triwulan I.
