Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan, terutama di wilayah timur, dengan menggandeng dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Upaya tersebut ditandai melalui pertemuan antara pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar ruas jalan terdampak. Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengatakan keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan.
Menurut Yuas, sekitar 39 perusahaan hadir dalam pertemuan itu, meski sebagian diwakili oleh perwakilan yang membawahi lebih dari satu perusahaan. Ia menyebut, pada prinsipnya perusahaan yang hadir menyatakan kesiapan mendukung pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Yuas pada Kamis (16/4/2026).
Namun, ia juga mengakui adanya kendala di lapangan. Salah satunya, terdapat perusahaan yang sudah tidak aktif beroperasi sehingga belum dapat berkontribusi secara optimal. Meski demikian, pemerintah berharap perusahaan yang masih aktif dapat mengambil peran dalam penanganan beberapa ruas jalan.
Dalam pemetaan yang dilakukan, Pemprov Kalteng telah mengidentifikasi sekitar 10 ruas jalan yang menjadi perhatian, dengan sebagian di antaranya masuk prioritas penanganan. Melalui skema yang ditawarkan, perusahaan didorong memanfaatkan alokasi CSR yang umumnya sekitar dua persen dari keuntungan untuk mendukung perbaikan infrastruktur sebagai bentuk kontribusi sosial kepada masyarakat.
Yuas menjelaskan, pelaksanaan teknis perbaikan jalan direncanakan dilakukan secara kolektif oleh perusahaan dengan koordinasi bersama. Adapun pemerintah daerah akan berperan pada pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
“Perusahaan akan menjadi pelaksana di lapangan, sedangkan pemerintah fokus pada pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan jalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Yuas.
Pemprov Kalteng menilai sinergi dengan dunia usaha dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah.
