Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan, terutama di wilayah timur, dengan melibatkan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Upaya ini diarahkan untuk mempercepat penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan distribusi barang.
Rencana tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, dalam rapat koordinasi program CSR di Kantor Dinas PUPR Kalteng, Kamis (16/4/2026). Dalam pertemuan itu, puluhan perusahaan menyatakan komitmen untuk ikut berpartisipasi dalam program perbaikan jalan.
“Sekitar 39 perusahaan hadir dalam rapat ini, meskipun beberapa diwakili oleh perwakilan yang menaungi lebih dari satu entitas. Secara umum, mereka menyatakan kesiapan untuk berkontribusi,” ujar Yuas.
Meski demikian, Yuas juga menyinggung tantangan yang dihadapi di lapangan. Salah satunya, terdapat perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi sehingga dapat memengaruhi potensi kontribusi dalam program tersebut.
“Ini menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Namun kami optimistis perusahaan yang masih aktif dapat mengambil peran dalam penanganan sejumlah ruas jalan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengidentifikasi sekitar 10 ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan, dengan beberapa di antaranya ditargetkan mulai diperbaiki dalam waktu dekat. Skema pembiayaan mengacu pada ketentuan CSR, di mana perusahaan dapat menyisihkan sekitar dua persen dari keuntungan untuk kegiatan sosial, termasuk pembangunan infrastruktur.
Dalam pelaksanaan di lapangan, perusahaan disebut akan bekerja bersama sesuai pembagian wilayah yang telah ditentukan. Pemerintah daerah akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kualitas pekerjaan memenuhi standar teknis yang berlaku.
“Pihak perusahaan akan menangani pekerjaan di lapangan, sedangkan pemerintah fokus pada fungsi pengawasan dan evaluasi. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat perbaikan jalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Yuas.
Ke depan, Pemprov Kalteng akan melanjutkan penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar program berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah berharap kolaborasi dengan dunia usaha tidak hanya mempercepat perbaikan infrastruktur jalan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
