Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai krisis energi global kian membebani banyak negara. Ia menyebut situasi ini dipicu gagalnya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat, yang turut mendorong lonjakan harga minyak dunia.
Menurut Fahmy, harga minyak yang telah melampaui 100 dolar AS per barel membuat hampir semua negara terdampak, termasuk Amerika Serikat. Ia mencontohkan Filipina dan India yang disebutnya sudah menyatakan darurat energi.
Indonesia, kata Fahmy, turut menghadapi risiko dari kenaikan harga minyak global. Jika harga tetap tinggi, selisih harga perlu ditutup melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dampak langsungnya terjadi imported inflation dan daya beli masyarakat menurun,” ujarnya dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Senin, 13 April 2026.
Ia juga menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi defisit APBN seiring pelemahan nilai tukar rupiah. Fahmy menyebut nilai tukar rupiah sudah berada di atas Rp17.000 per dolar AS. “Itu berpotensi membuat APBN defisit,” ucapnya.
Fahmy mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menjaga ekonomi masyarakat. Namun, ia mengingatkan kebijakan tersebut dapat membebani APBN dalam jangka panjang apabila konflik global berlanjut tanpa kepastian. “Sampai kapan perang ini, dan bagaimana kalau terus berlanjut?” katanya.
Untuk menjaga pasokan, Fahmy menyarankan pemerintah melakukan diversifikasi impor minyak dari berbagai negara. Di saat yang sama, produksi dalam negeri dinilai perlu terus ditingkatkan agar pasokan tetap stabil.
Dalam jangka panjang, Fahmy menilai Indonesia perlu beralih ke energi terbarukan karena cadangan minyak terus menurun. “Cadangan minyak kita terus menurun, sehingga transisi energi menjadi keharusan,” ujarnya.
Terkait penghematan konsumsi BBM, Fahmy menilai kebijakan work from home (WFH) kurang efektif, dengan perkiraan penghematan maksimal sekitar 10 persen. Ia menyebut langkah yang lebih efektif adalah pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran, dengan potensi penghematan hingga Rp120 triliun jika diterapkan konsisten.
Ia menyarankan pemerintah segera membuat peraturan yang mengatur kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi, yakni sepeda motor, kendaraan angkutan orang (angkot), dan kendaraan angkutan barang, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. “Kendaraan pribadi harus pindah ke BBM non subsidi. Agar anggaran 120 triliun tadi dapat dihemat,” kata Fahmy.
